SAMPIT, radarsampit.com – Rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tak bisa dihindari. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI terpaksa menaikkan biaya tersebut seiring naiknya biaya layanan masyair oleh Pemerintah Arab Saudi.
Kepala Kemenag Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Khairil Anwar menjelaskan, kenaikan biaya perjalanan ibadah haji harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Naiknya biaya layanan masyair atau armuzna dari Arab Saudi pada 2022 lalu menjadi salah satu sebab Kemenag mengusulkan kenaikan.
Layanan masyair merupakan layanan haji dari Pemerintah Arab Saudi yang diselenggarakan mulai 8-13 Dzulhijah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
”Biaya layanan masyair sudah naik dari tahun 2022 sekitar 1.800 riyal ekuivalen Rp7,22 juta (kurs Rp4.015) menjadi 5.656 riyal atau Rp22,71 juta. Setelah pemerintah Indonesia melakukan negosiasi, biaya turun sekitar 1.024 riyal untuk tahun 2023 atau turun 30 persen dari 5.000 riyal menjadi sekitar 4.000 riyal,” kata Khairil Anwar, Selasa (31/1).
Khairil mengatakan, calon jemaah haji perlu memahami bahwa setiap tahun jemaah reguler selama ini tidak dikenakan biaya 100 persen dari total biaya haji yang seharusnya dibayarkan.
Ada dua sumber pendanaan biaya haji, yaitu Bipih yang ditanggung calon jemaah haji dan nilai manfaat yang ditanggung pemerintah. Nilai manfaat ini merupakan penambahan nilai dari hasil investasi dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI.
Berdasarkan data kemenag, biaya perjalanan ibadah haji terus naik, yakni 2010 sebesar Rp34,59 juta, 2011 sebesar Rp39,34 juta, 2012 sebesar Rp45,93 juta, 2013 sebesar Rp57,11 juta, 2014 sebesar Rp59,27 juta, 2015 sebesar Rp61,54 juta, sebesar Rp60 juta, 2017 sebesar Rp61,79 juta, 2018 sebesar Rp68,96 juta, 2019 sebesar Rp69,16 juta.
”Tahun 2022 Pemerintah Arab Saudi mendadak menaikkan biaya layanan masyair seminggu sebelum kloter pertama jemaah haji Indonesia berangkat, sehingga total biaya yang harus dibayarkan Rp97,79 juta. Tentu pemerintah tidak ingin memberatkan jemaah haji reguler yang sudah melunasi Bipih. Maka, pada 2022 lalu, 60 persen biaya haji ditanggung pemerintah dari sumber nilai manfaat dan 40 persen dibayar jemaah,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, skema ini tak dapat terus diterapkan. Apabila terus diterapkan, diperkirakan tahun 2027 dana nilai manfaat akan tergerus habis dan akan membuat jemaah haji yang berangkat pada tahun 2028 dan setelahnya harus membayar dana haji 100 persen tanpa subsidi dari nilai manfaat.
”Inilah yang membuat pemerintah pada tahun ini mengusulkan kenaikan Bipih dan menekan pengunaan nilai manfaat dengan tujuan melindungi hak jemaah haji yang masih dalam masa tunggu,” katanya.
Dia melanjutkan pemerintah melalui Kemenag RI mengusulkan normalisasi pemberian nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen dan Bipih sebesar Rp69.193.733 atau 70 persen ditanggung calon jemaah haji.
”Bipih tahun 2023 diperkirakan naik Rp30 juta menjadi Rp69,2 juta dari Rp39,8 juta di tahun 2022. Ini masih belum angka pasti, Kemenag Kotim masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Kemenag RI dan Komisi VIII masih membahas terkait hal ini. Keputusan Bipih ditahun 2023 insya Allah akan disampaikan Februari 2023,” ujarnya. (hgn/ign)
