Kisruh Tenaga Kontrak Bikin Pemkab Kotim Terjepit Keputusan Rumit

Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah tunturan pada Pemkab Kotim, Senin (5/7). (HENY/RADAR SAMPIT)

Tak adanya kejelasan membuat Nurahman bersama sepuluh perwakilan eks tekon mendatangi Kantor Bupati Kotim. Awalnya mereka berniat melakukan demo lanjutan kemarin (8/7). Rencana demo jilid dua yang diperkirakan melibatkan 500 orang eks tekon tersebut telah disampaikan pada sejumlah pihak terkait pada Kamis (7/7).

”Saya sebagai kuasa hukum para eks tekon tetap pada tuntutan kami dan sangat menyayangkan Bupati yang tidak hadir menemui kami,” kata Nurahman yang aktif menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit.

Bacaan Lainnya

Adapun rencana demo dengan massa lebih besar, sedianya akan dilakukan Senin (11/7) nanti. Selain para tekon yang digugurkan, aksi itu juga akan melibatkan keluarga mereka dan masyarakat lain.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kotim Dadang H Syamsu berharap aksi para eks tekon yang akan menurunkan massa lebih besar itu bisa dilaksanakan dengan aman dan damai. Para eks tenaga kontrak tersebut juga berhak menyampaikan aspirasinya karena dilindungi undang-undang.

Selain itu, dia juga meminta Pemkab Kotim agar segera melaksanakan rekomendasi DPRD Kotim terkait tenaga kontrak pekan lalu. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya, yakni meminta Bupati Kotim segera mengambil sikap dan kebijakan yang seadil-adilnya bagi tenaga kontrak. Tenggat waktu kebijakan itu hanya sampai 11 Juli untuk memberikan kepastian

”Kami juga meminta Pemkab Kotim segera mengatasi kekosongan tenaga dari tenaga kontrak yang tak lulus seleksi agar pelayanan bisa tetap berjalan di semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan,” tegasnya. (ign)

Pos terkait