Kisruh Tenaga Kontrak Kotim secara Tak Langsung Ungkap Persoalan Ini

Aspirasi Aksi Tenaga Kontrak Perlu Didengar

Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah tunturan pada Pemkab Kotim, Senin (5/7). (HENY/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, RadarSampit.com – Kisruh hasil seleksi tenaga kontrak Kabupaten Kotawaringin Timur secara tidak langsung mengungkap sengkarut data kepegawaian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim diminta memperbaiki kinerja terkait akurasi data pegawai daerah.

Data akurat sangat diperlukan untuk melihat sebaran pegawai secara riil. Hal tersebut untuk memudahkan Pemkab Kotim mengetahui secara jelas wilayah mana yang kekurangan dan kelebihan pegawai. Dengan demikian, pemerataan pegawai bisa dilakukan.

Bacaan Lainnya

”Jangan sampai jumlah pegawai banyak, tetapi menumpuk di perkotaan. Padahal, di perdesaan masih kekurangan. Ini perlu ketegasan pemerintah daerah dalam pemerataan sebaran pegawai,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun, Selasa (5/7).

Hasil seleksi tenaga kontrak sebelumnya diprotes sejumlah peserta yang tak lolos. Sebagian besar dari mereka sudah lama bertugas. Bahkan, ada yang mengabdi di pedalaman Kotim sebagai tenaga pendidik maupun kesehatan.

Baca Juga :  Makan Kerupuk sampai Gigi Copot, Wabup Kotim Ikut Lomba Makan Donat

Mereka tak lolos seleksi karena dinilai hasil tesnya yang menggunakan ambang batas (passing grade) lebih rendah dibanding peserta lain, yang sebagian merupakan pelamar baru. Hal tersebut membuat Pemkab Kotim mengambil kebijakan tes ulang bagi yang tak lolos untuk mengisi kekosongan tenaga yang ditinggalkan. Namun, kebijakan itu ditolak tenaga kontrak yang justru mendesak perpanjangan surat keputusan kontrak mereka.

Rimbun mengatakan, tenggat waktu sepekan yang diberikan pada BKPSDM untuk melakukan pemetaan terhadap sebaran  kebutuhan tenaga administrasi, guru, dan kesehatan, memperlihatkan data kepegawaian daerah yang belum akurat.

Pos terkait