”Tenaga kontrak dihapus, artinya secara tidak langsung dapat berimbas terhadap pelayanan yang kurang maksimal, karena kekurangan sumber daya manusia (SDM),” katanya.
Menurutnya, Pemkab Kotim perlu segera mencari solusi terbaik dengan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya, karena ini menyangkut sumber mata pencaharian banyak orang, terutama tenaga kontrak. Kalau sampai eks tekon melakukan demo berseri, itu juga tidak baik. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi tahun politik,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah pusat yang berencana menghapuskan tenaga kontrak, tambahnya, mau tidak mau harus dipatuhi. Namun, sistemnya perlu diatur dengan melakukan kualifikasi yang tidak hanya diukur dari kognitif (kecerdasan), tetapi juga dari aspek keterampilan, kinerja, dan moralnya.
”Ketiga aspek ini harus dijalankan. Tidak hanya dilihat dari aspek kognitifnya, seperti melalui tes tertulis seperti yang dilaksanakan sebelumnya,” ujarnya.
Di samping itu, kata Ali, Pemkab Kotim diharapkan menerapkan sistem transparan tanpa perlu memaksakan meluluskan tenaga kontrak yang tidak memenuhi persyaratan.
”Jangan juga tenaga kesehatan yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan diluluskan. Itu berbahaya (saat memberikan pelayanan). Sama dengan guru. Apabila tidak memenuhi kualifikasi, jangan dipaksakan! Kalau memenuhi persyaratan tidak masalah, sepanjang kebutuhan itu riil,” ujarnya.
Ali menambahkan, selama anggaran untuk gaji tenaga kontrak masih tersedia, sebaiknya tenaga kontrak dipertahankan sambil membuka formasi untuk P3K.
”Kalau sampai banyak tenaga kontrak yang diputus kontraknya, betapa mengerikannya dampaknya nanti. Terutama di pedalaman sana yang memang sangat memerlukan pelayanan. Saya ada membaca koran, gaji tekon sudah dianggarkan sampai Desember. Maka, pertahankan saja dikembalikan ke fungsinya, sambil membuka dan mencari formasi untuk P3K,” pungkasnya. (ang/hgn/ign)
