PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi masalah serius dalam hal ketahanan pangan. Sebanyak 39 desa di daerah ini masuk dalam kategori rawan krisis pangan.
Kondisi ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada pasokan beras dari luar daerah.
Kepala Bappedalitbang Kotawaringin Barat Juni Gultom mengatakan, Kobar hanya mampu memproduksi tiga persen dari total kebutuhan beras, sementara 97 persen harus didatangkan dari luar daerah.
Fakta ini disampaikan Juni Gulton saat memberikan paparan penyusunan visi misi kepala daerah yang mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2024-2045, Rabu (17/7/2024).
Ketergantungan yang sangat besar ini membuat Kobar sangat rentan terhadap gangguan distribusi pangan. Ketika ada gelombang besar yang menyebabkan distribusi tersendat, situasi pangan di Kobar terancam berbahaya.
Risiko ini semakin tinggi jika sampai terjadi penghentian pasokan beras dari luar daerah.
“Data kita ada 39 desa rawan pangan dari 94 desa dan kelurahan, maka isu ketahanan pangan ini masih sangat relevan dalam penyusunan visi misi kepala daerah,” kata Juni Gultom.
Kemudian isu lain yang dipaparkan adalah kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) Kobar yang masih di bawah 25 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk menjadi daerah otonom yang bisa dikatakan sukses, PAD harus di atas 50 persen dari total APBD.
“Kabupaten Kobar saat ini PAD masih berkisar diangka Rp 300 Juta. Sedangkan APBD Kobar Rp 1,7 Triliun. Maka diperlukan terobosan dan kerja keras agar PAD Kobar menjadi lebih besar dari angka sekarang,” bebernya.
Menurutnya, masih banyak isu-isu yang relevan dan bisa dituangkan dalam visi misi kepala daerah yang mengacu pada RPJPD 2024-2045. (sam/yit)
