Keberadaan Fraksi Demokrat yang kurang dihargai tersebut, lanjut Anang, membuat pihaknya mengambil sikap yang sama seperti Fraksi PDIP, yaitu melakukan aksi walk out dari sidang paripurna Senin lalu.
”Bagi saya pribadi, hasil paripurna itu cacat hukum. Soalnya, Wakil Ketua Dewan, Rudianur dan Hairis Salamad, tiba-tiba mengambil alih pimpinan sidang tanpa seizin Ketua Dewan. Padahal, waktu itu Ketua Dewan telah menskor sidang, namun skor itu dicabut begitu saja,” kata Anang yang juga menjabat Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Tualan Hulu ini.
Menurutnya, tindakan tersebut bisa menjadi preseden buruk di DPRD Kotim. Logikanya, kalau tindakan seperti itu bisa dilakukan, berarti ketika ada paripurna dan pimpinan dewan tidak hadir, bisa saja digantikan ketua komisi dan jika ketua komisi tidak hadir, bisa digantikan anggota.
”Intinya, rasa kebersamaan dan keadilan sudah tidak ada lagi di DPRD Kotim. Demokrat tidak mereka pandang sama sekali. Sepertinya mereka sengaja ingin menjatuhkan nama kami di masyarakat,” tegasnya.
Saat akan dilakukan reposisi AKD, menurut Anang, fraksinya tidak pernah diajak bicara soal komposisi AKD. Tapi, saat paripurna, satu-satunya jabatan Ketua Bapemperda yang diduduki Kader Demokrat sebelumnya, tiba-tiba diganti, sehingga Demokrat akhirnya tidak dapat jabatan sama sekali. (ang/ign)
