Oleh: Lintang Minamrina Rosyada, Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Pemilihan presiden sering kali membawa ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Meskipun pemilihan umum tersebut bertujuan untuk menyatukan negara yang dilakukan secara demokratis, namun polarisasi politik yang semakin meningkat telah menimbulkan keretakan di kalangan masyarakat. Hal ini terutama tercermin dalam perpecahan antara pendukung kubu yang kalah dan yang menang. Hasil yang sempit dari pemilihan bisa memperdalam kesenjangan sosial dan politik yang sudah ada, meningkatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.
Pemilihan presiden sering menimbulkan konflik di masyarakat. Polarisasi yang terjadi selama kampanye, yang disebabkan oleh retorika yang seringkali tajam dan memecah belah, harus diselesaikan segera. Rekonsiliasi, penyelesaian konflik, dan pemulihan persatuan nasional harus menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Untuk menyatukan kembali masyarakat, diskusi kelompok dan kebijakan inklusif sangat penting.
Di tengah keretakan politik ini, upaya untuk membangun kesepakatan dan hubungan nasional menjadi sangat penting. Pemimpin politik, baik yang memenangkan pemilihan maupun yang kalah, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dialog yang baik dan memperkuat semangat persatuan di antara rakyat. Institusi-institusi demokratis seperti parlemen dan lembaga-lembaga penegak hukum juga harus menjalankan peran mereka dengan perilaku dan mandiri untuk menegakkan aturan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak.
Namun, tantangan tersebut juga dapat menjadi peluang untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Melalui kerjasama lintas partai dan partisipasi aktif masyarakat sipil, dapat memperkuat fondasi demokrasi dan membangun sistem yang lebih terhitung dan pandangan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan keadilan, dapat mengatasi keretakan politiknya dan membuka jalan menuju kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.
Pasca Pilpres, hubungan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digoyang isu keretakan. Retaknya hubungan di antara partai koalisi rupanya juga dirasa Koalisi Perubahan. NasDem, PKS, dan Demokrat hingga kini belum sepakat melakukan deklarasi bersama. Hal ini sudah diprediksi oleh politisi senior Zulfan Lindan jauh-jauh hari. Ia menganalogikan nama koalisi pendukung Anies bukan Koalisi Perubahan, tetapi Koalisi Berubah-ubah (Detiknews, 21/3).
Perpindahan partai gerindra juga dimungkinan ketika sistem kepartaian terkartelisasi atau non-kompetitif dimana pembentukan koalisi tidak didasarkan pada kesamaan ideologi dan kebijakan maupun perolehan hasil pemilu. Dampak lainnya adalah terbentuk koalisi turah yang melemahkan oposisi sekaligus memfasilitasi perburuan rente oleh elit Partai Gerindra melalui jabatan menteri dalam pemerintahan Jokowi. Menunjukan bahwa perpindahan Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan merupakan puncak dari transformasi partai kartel di Indonesia (A. Afdilatalail, 2023)
Tak terlepas dari partai partai yang ada, isu keretakan jokowi dan prabowo sempat menjadi isu hangat di banyak media berita. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi langsung membantah isu tersebut. Menurut dia, Jokowi dan Prabowo tak bisa diadu domba. Keduanya selalu kompak dan seirama.
“Relasi Pak Jokowi dan Pak Menhan Prabowo solid. Jangan diadu domba. Isu- isu yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan dinamika koalisi pemerintahan selanjutnya adalah kurang tepat dan kurang bijak,” menurut Budi, (RM.id,3/4).
