Batalnya sejumlah agenda DPRD tersebut direspons Ketua Komisi IV Kurniawan Anwar. Dia membantah kegiatan pertemuan komisinya dengan mitra kerja dibatalkan, melainkan hanya ditunda.
”Ada yang hadir, ada juga yang tidak. Bagi mereka yang tidak hadir alasannya karena melaksanakan isomasi mandiri. Selain itu, kami juga mengakui kegiatan itu memang terlalu mendadak, sehingga tidak bisa dilaksanakan dan harus ditunda,” kata Kurniawan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi menegaskan, eksekutif tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan internal AKD. Sebab, jika eksekutif ikut campur, berpotensi mengganggu harmonisasi antara esekutif dan legislatif yang selama ini sudah terbangun dengan baik. ”Tentunya urusan internal DPRD tidak bisa dicampuri karena ini lembaga politik,” tegasnya.
Informasi diterima Radar Sampit, surat undangan pertemuan DPRD Kotim terhadap mitra kerja itu hanya ditandatangani Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur, tanpa tanda tangan Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson. Rinie sendiri tak masuk kantor seperti biasa.
”Masih dalam kondisi kurang enak badan, sehingga harus istirahat dulu,” kata Rinie ketika dikonfirmasi. Dia terakhir kali masuk kantor saat rapat paripurna pertama penyusunan AKD baru Senin (14/2) lalu. Setelah menskor paripurna, srikandi wakil rakyat itu tak lagi terlihat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rimbun dan Paisal Darmasing yang aktif mengantor hanya memasuki ruang fraksi. Rimbun yang sebelumnya duduk di Komisi I mengatakan, dia hadir ke DPRD, namun hanya ke ruangan Fraksi PDIP. Sebab, pihaknya sudah memiliki sikap politik tidak mengakui hasil reposisi AKD terbaru. (ang/ign)
