SAMPIT, radarsampit.com – Gelombang protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga dilakukan aliansi mahasiswa Kabupaten Kotawaringin Timur. Tak hanya soal BBM, kaum intelektual itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam satu paket aspirasi, di antaranya pemerataan pembangunan di Bumi Habaring Hurung.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi organisasi kemahasiswaan di Kotim itu melakukan aksinya di gedung DPRD Kotim, Selasa (6/9). Sebelumnya mereka melakukan konvoi dari Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kotim.
Sebelum menyuarakan tuntutan, Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Rabbani, sempat mengeluhkan anggota DPRD Kotim yang hadir hanya beberapa orang. Dia mempertanyakan 40 anggota DPRD itu menyikapi persoalan BBM yang dinilai semakin menyulitkan rakyat.
Selain itu, mereka juga mengaku kecewa pada lembaga itu karena tidak menepati janji untuk melakukan survei harga minyak goreng pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurut Rabbani, aksi kali ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga BBM, namun juga untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat atas aksi mereka sebelumnya terkait turunnya harga sawit dan mahalnya harga minyak goreng.
”Pada aksi beberapa waktu lalu sudah disepakati dan ditandatangani bersama untuk melakukan survey. Namun, setelah kami tunggu beberapa hari, ternyata tidak ada realisasinya. Sebenarnya kami kecewa karena tidak ada tindak lanjutnya. Suara kami hanya didengar, namun tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.
Dalam aksi itu, aliansi mahasiswa menyampaikan empat tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit BPH Migas dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM subsidi dan nonsubsidi. Kemudian, meminta DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat mencabut ketetapan kenaikan harga BBM per-3 September 2022.
”Ketiga, meminta Pemkab Kotim dan aparat penegak hukum Kotim mengusut tuntas dan membuktikan serta menindak lanjut mafia penimbunan BBM. Terakhir, meminta Pemkab Kotim segera melakukan perbaikan jalan di daerah Baamang Tengah, khususnya Jalan KH Dewantara dan membuat gerbang zona integritas mahasiswa dan pelajar di simpang empat jalan tersebut,” ujar Rabbani.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur menyatakan sepakat pada tuntutan ketiga, yakni mengusut tuntas mafia BBM. Menurutnya, hal itu nanti bisa disampaikan oleh pihak Polres Kotim.
”Karena bulan lalu juga ada aksi dari DPW ALFI terkait mafia penimbun BBM ini, mereka meminta ketegasan hukum terhadap oknum penimbun tersebut. Dan kemarin Polres Kotim sudah menindaklanjutinya,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur mengatakan, ada tiga rekomendasi yang pihaknya keluarkan, yakni pertama pemerintah daerah segera menyampaikan aspirasi aliansi mahasiswa se-Kotim kepada pemerintah yang lebih tinggi.
”Kedua, pemerintah bersama Forkopimda mengusut tuntas penimbun BBM dan pelangsir subsidi serta gas LPG subsidi untuk orang tak mampu. Ketiga, pemerintah segera melaksanakan perbaikan Jalan KH Dewantara karena merupakan zona pelajar dan mahasiswa,” ujarnya.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, telah disetujui semua pihak yang hadir dalam rapat koordinasi di ruang paripurna DPRD Kotim dan sudah ditandatangani untuk selanjutnya ditindaklanjuti Pemkab Kotim.
”Kami harapkan rekomendasi ini tidak diabaikan dan pemerintah ke depannya berkomitmen terus memberantas mafia BBM, karena polisi juga sudah mengamankan penimbun BBM di daerah Kecamatan Parenggean, serta SPBU yang menjualnya juga disidik,” ungkapnya.
Rudianur berharap komitmen tersebut terus dijaga dan terus dilakukan guna membantu masyarakat agar lebih sejahtera dan penyaluran BBM subsidi sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. (ang/ign)
