Riskon juga mencontohkan, tahun lalu hampir tidak ada sama sekali pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat karena adanya refocusing anggaran. ”Maksud dan tujuan reses ini untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Dapil I. Kami fokuskan ke lima titik, yakni Kelurahan Bapanggang Raya, Bapeang, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, dan Sawahan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, refocusing anggaran jangan sampai mengganggu pokir DPRD, karena merupakan bagian penting dari pembangunan. ”Kami mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat dengan cara turun ke lapangan melalui reses, di mana dalam satu tahun dilaksanakan reses tiga kali. Satu kali reses terdapat 20 hingga 30 usulan dari masyarakat kepada satu anggota DPRD, sedangkan satu dapil saja ada 10 anggota. Jadi, sekali lagi kami harap usulan masyarakat ini ditindaklanjuti,” tegasnya.
Bupati Kotim Halikinnor langsung merespons keluhan para legislator. Menurutnya, refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen atau sekitar Rp 62 miliar, sehingga kemungkinan besar paket pokir DPRD itu terseret dalam refocusing tersebut.
Halikinnor berjanji akan melakukan konsolidasi internal untuk memastikan mana saja pokir legislator yang terdampak. Sekalipun tidak bisa dihindari, namun itu akan menjadi evaluasi bagi eksekutif untuk penyusunan ulang anggaran nantinya. Apalagi masih ada kemungkinan dilakukan dalam anggaran perubahan yang rencananya dibahas dalam waktu dekat.
”Tapi, saya akan evaluasi dulu di SOPD mana yang hilang, supaya kita bisa bicarakan. Kami maklumi pokir teman-teman ini adalah bentuk perhatian untuk dapil masing-masing,” kata dia.
Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, anggaran yang akan dibahas dalam masa kepemimpinannya tidak akan mengadopsi gaya lama. Dia akan menggunakan sistem kouta anggaran per zonasi. Hal itu untuk menghindari menumpuknya anggaran di satu daerah. Selama ini hal itu tidak disadari, sehingga akselerasi pembangunan berjalan lamban.
”Saya sudah instruksikan sistem pembagian kouta anggaran, karena selama ini anggaran kita itu justru satu daerah saja, sehingga sulit untuk pemerataan pembangunan,” ujar mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim ini. (ang/ign)
