Ketua GAPKI Kalteng melalui Wakil Ketua Siswanto mendukung hal tersebut dan meminta anggotanya maupun yang belum dan memiliki pabrik kelapa sawit (PKS), agar tidak menerima atau membeli TBS dari hasil pencurian.
Siswanto juga meminta aparat penegak hukum lebih tegas menangani maraknya pencurian dan penjarahan sawit yang semakin anarkis dalam kelompok besar dengan dalih tuntutan pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
”Kami berharap banyak investor maupun anggota Gapki di Kalteng mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha di Kalteng. Juga peran tokoh masyarakat setempat,” katanya. (ang/ign)
