“Bagaimana bisa disebut mewakili budaya Banjar jika dia tidak hidup dan tumbuh bersama masyarakat Banjar itu sendiri?” kritiknya.
Karena itulah, Pangeran Syarif Abdurrahman mengaku sangat menyesalkan tindakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang tidak melakukan kajian mendalam sebelum melakukan tindakan bersifat administratif budaya.
Padahal dengan kapasitas jabatan Menteri Kebudayaan, tindakan Fadli Zon tersebut dilakukan atas nama pemerintahan.
Menurut asas legalitas wajib didasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).
“Harusnya berhati-hati dalam bertindak. Jabatan menteri bukan sekadar simbol, tapi harus menjalankan asas legalitas dan kehati-hatian,” tukasnya.
“Jika hal itu tidak dilakukan, maka ada kemungkinan pihak yang betul-betul sah menjadi dirugikan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial,” tegasnya. (rb/jpg)
