PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Inflasi tahunan di Kalimantan Tengah diperkirakan akan kembali meningkat pada September 2022 seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Meski demikian, inflasi diyakini akan kembali menurun pada Oktober 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng Yura Djalins. Pihaknya mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama antardaerah (KAD) dalam rangka pemenuhan komoditas pangan yang mengalami defisit, sehingga pasokan pangan dan stabilitas harga dapat terjaga.
Yura menuturkan, pemerintah harus terus melakukan kegiatan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan anggaran daerah. ”Diharapkan akhir tahun inflasi Kalteng kembali terkendali, meski berada di atas sasaran inflasi tahun ini,” ujarnya, Kamis (15/9).
Yura menambahkan, dalam rangka menjaga inflasi terkendali, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota telah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), khususnya di sektor pangan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
”Diluncurkan Gubernur Kalteng di Barito Selatan berupa program GNPIP Sekuyan Lombok. Gerakan tersebut mendorong penanaman cabai oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pasokan pada level rumah tangga,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, upaya respons cepat menghadapi inflasi juga telah dilakukan TPID masing-masing daerah, melalui penyelenggaraan operasi pasar komoditas pangan bergejolak yang menjadi penyumbang inflasi, antara lain beras, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan ikan nila, yang dilakukan sejak Agustus 2022.
”Dan terus berlanjut pada September. Bahkan hingga akhir tahun secara berkala, guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan kenaikan inflasi lebih jauh,” katanya.
Lebih lanjut Yura mengatakan, inflasi tahunan di Kalteng pada Agustus 2022 terpengaruh oleh beberapa hal, seperti kenaikan harga energi global akibat perang Rusia-Ukraina, gangguan mata rantai pasokan akibat Covid-19, serta keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca yang berdampak pada gangguan panen.
Komoditas penyumbang inflasi terbesar, yakni tarif air minum PDAM, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, beras, dan gorengan. Dari segi pangan, yakni beras, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan ikan nila.
Dia menegaskan, inflasi perlu dijaga dengan besaran sesuai target sasaran nasional. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila inflasi terlalu tinggi, akan berdampak pada penurunan daya beli, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan tetap.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, Pemprov Kalteng telah melaksanakan langkah pengendalian inflasi, di antaranya menggelar pasar murah, operasi pasar, pasar penyeimbang, hingga program sakuyan lombok. Selain itu, mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan pokok jangka pendek.
”Beberapa minggu terakhir ada pasar penyeimbang yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, dan Kotawaringin Timur. Pemprov Kalteng juga menyediakan paket sembako murah untuk masyarakat setempat,” ucap Sugianto.
