Dia memperkirakan APBD tahun ini tidak jauh dari kondisi APBD 2022. Artinya, terealisasi sedikit, sementara program yang dibiayai sangat banyak, sehingga keluar masuk uang di kas daerah tidak seimbang.
”Akibat dari semua ini, maka muncul istilah pembintangan program di SOPD. Biasanya ini tidak luput juga program milik wakil rakyat untuk konstituen di masing-masing dapilnya. Jadi, APBD kita ini ada angkanya, tapi tidak ada uangnya,” jelasnya.
Menurut Jhon, Pemkab Kotim harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain, termasuk PAD. Ada sektor potensial yang masih bisa digarap melalui BUMD, yakni pabrik kelapa sawit. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta dengan kepemilikan saham minimal 51 persen. ”Saya kira ini solusinya. Selain untuk petani, juga untuk memperkuat keuangan daerah kita dari hasil BUMD tersebut,” ujarnya. (ang/ign)
