Ratusan Hektare Sawit PT WYKI Diduga Ilegal

Minta Perusahaan Angkat Kaki, Ancam Lapor Presiden

Ratusan Hektare Sawit PT WYKI Diduga Ilegal
PERLAWANAN WARGA: Spanduk yang dipasang warga di Kantor PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI), meminta agar segera angkat kaki. (RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Koperasi Cempaga Perkasa mengancam akan melapor ke Presiden RI Joko Widodo apabila perkebunan kelapa sawit PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI) tetap beraktivitas di areal koperasi tersebut. Ratusan hektare tanaman sawit perusahaan tersebut diduga ilegal, karena berdiri di atas izin yang diberikan pemerintah pada masyarakat.

Salah satu penanggung jawab Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Koperasi Cempaga Perkasa Suparman mengatakan, IUPHKm yang pihaknya kantongi tercatat seluas 704 hektare. Seluas 660 hektare tertanam kelapa sawit perusahaan yang menjadi biang masalah. Artinya, areal yang sudah tertanam kelapa sawit selama 7-8 tahun tersebut tidak mengantongi izin.

Bacaan Lainnya

Sebagai pemegang izin IUPHKm, pihaknya memberikan waktu pada anak perusahaan Makin Group tersebut untuk mencabut sawit serta membongkar kantornya dari areal itu.

Baca Juga :  Pemkab Kotim Gelar Pasar Murah, Tujuh Bahan Pokok Ini yang Dijual

”Silakan mereka cabut kelapa sawit dan bangunan mereka, karena memang operasionalnya di atas lahan masyarakat yang tidak pernah dijual ataupun sejenisnya. Yang pasti, kami sebagai pemegang izin ingin mengelola areal kami,” tegas Suparman, Kamis (4/11).

Suparman menjelaskan, pihaknya mengantongi IUPHKm Koperasi Cempaga Perkasa bernomor  5972/MDENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/9/2018 tentang pemberian Izin Usaha  Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Koperasi Cempaga Perkasa seluas 704 hektare pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

”Kami sudah terlalu lama memegang izin IUPHKm, tapi areal itu dikuasai WYKI selama tiga tahun ini, sehingga kami dan anggota tidak bisa leluasa melakukan aktivitas sesuai poin SK perizinan yang diterbitkan. Apalagi setelah rapat virtual kami dengan KLHK RI pada 6 September lalu dan diverifikasi, selanjutnnya 8 september di lapangan, tidak ada kepastian dari perusahaan untuk meninggalkan areal kami,” katanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.