SAMPIT – Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Pemkab Kotim terkait sanksi terhadap Asisten I Setda Kotim Diana Setiawan dinilai kurang tajam. Keputusan politik itu tak memiliki kekuatan memaksa dan mengikat, sehingga bisa saja diabaikan.
Hal tersebut disampaikan praktisi hukum di Kota Sampit Agung Adisetyono, Selasa (19/4). Tumpulnya rekomendasi berupa pencopotan jabatan dan permintaan maaf secara terbuka itu membuat eksekusinya bisa diulur dengan berbagai alasan.
”Kalau melihat dari dua rekomendasi itu, kurang menggigit. Semestinya disertakan konsekuensi jika poin satu dan dua tidak dilaksanakan,” kata Agung.
Agung mencontohkan, rekomendasi ketiga bisa saja berisi poin pemberian batas waktu. Misalnya, apabila dalam waktu 30 hari kerja tidak dilaksanakan, DPRD akan menempuh jalur hukum. ”Nah, jika demikian punya nilai tawar rekomendasi itu dilaksanakan dengan cepat,” ujarnya.
Selain kurang menggigit, Agung juga menilai rekomendasi DPRD kurang lengkap. Padahal, lembaga tersebut memiliki staf bidang hukum yang bisa mengarahkan dan menyarankan poin rekomendasi tersebut.
”Seandainya kemungkinan terburuknya Bupati Kotim tidak mau melaksanakan rekomendasi itu, apa sikap DPRD? Apa memanggil lagi? Kan lucu jadinya. Harusnya rekomendasi itu menjadi pamungkas, sehingga sangat wajar bila rekomendasi tidak dilaksanakan,” katanya.
Terpisah, pemerhati kebijakan publik Bambang Nugroho mengatakan, langkah Pemkab Kotim tentunya lebih mengutamakan hasil pemeriksaan tim dari Inspektorat. Proses itu memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan sah untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya.
”Rekomendasi dewan tidak bisa jadi dasar hukum pemberhentian. Harus ada fakta-fakta hukum yang akan menjadi pertimbangan Bupati Kotim menerbitkan SK pencopotan (Diana Setiawan) dari jabatannya,” tegasnya.
Diana Setiawan, lanjut Bambang, bisa saja melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan pencopotan terhadapnya. Apalagi dasarnya hasil berupa rekomendasi DPRD.
”Sangat terbuka peluang untuk menggugat SK pemberhentiannya nanti di PTUN,” jelasnya.
Menurut Bambang, Diana Setiawan hanya keceplosan saat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dinilai melecehkan DPRD Kotim. Selain itu, kemungkinan besar dalam kondisi terpancing secara emosional, sehingga muncul kata-kata demikian.
”Saya kira Asisten I ini terjebak dalam situasi yang emosional saat itu. Apalagi jika warga yang disosialisasikan ternyata menolak, akhirnya segala sesuatunya bisa saja terjadi seperti itu,” katanya.
Pada pertemuan terkait klarifikasi Diana Setiawan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kotim Senin (18/4) lalu, semua fraksi meminta Diana dicopot dari jabatannya dan meminta maaf secara terbuka. Selain itu, para legislator juga merekomendasikan agar polemik itu dibawa ke ranah hukum.
Ketua Fraksi Gerindra Ary Dewar mengatakan, pernyataan Diana merupakan serangan terhadap pihaknya selaku lembaga legislatif. Apabila masalah itu tidak bisa selesai melalui musyawarah, harus diselesaikan secara hukum.
”Pernyataan Diana ini sudah melukai. Jadi, kami sepakat agar yang bersangkutan di nonjobkan. Jika tidak, kami dari Fraksi Gerindra tidak akan hadir dalam RDP (rapat dengar pendapat, Red), karena tidak mereka eksekusi juga,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Diana Setiawan juga telah menyampaikan permohonan maafnya. Menurutnya, pernyataan yang menghebohkan itu terjadi 11 April lalu, ketika dia menyampaikan sosialisasi program pemerintah daerah. Di antaranya berkaitan dengan listrik, infrastruktur, dan program plasma 20 persen dari perusahaan perkebunan.
