Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Tidak Malukah Bapak Menjadi Raja Dayak dari Orang-Orang yang Bodoh Ini?

Pj Bupati Barsel dan Kobar Tetap Dilantik, Pemprov Kalteng Tak Akan Usulkan Lagi Pj Bupati

protes pelantikan
SURAT TERBUKA: Juru bicara MP3D Effrata menyerahkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo melalui Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, Rabu (24/5). (EDY RUSWANDI/RADAR SAMPIT)

Sugianto berharap masyarakat Kalteng menerima kedatangan pejabat dari pusat ke daerah. Terkait aspirasi masyarakat, pihaknya akan terbuka, karena masyarakat memiliki hak menyampaikan suara dan dia mempersilakan masyarakat jika ingin menyampaikan aspirasi, bahkan kepada presiden.

Koordinator Lapangan Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Ingkit BS Djaper mengatakan, pihaknya tetap menolak pelantikan Pj Bupati Barsel dan Kobar yang ditunjuk Kemendagri. Untuk 12 Pj Bupati/Wali Kota nantinya, agar mengedepankan putra daerah.

Bacaan Lainnya

”Kami warga Dayak Kalteng sudah memberi gelar Raja Dayak kepada Presiden Jokowi. Kalau putra daerah tidak diberi kesempatan, buat apa gelar itu? Untuk itu, kami akan sampaikan surat terbuka kepada Raja Dayak, yakni Presiden Jokowi,” ujar Ingkit.

Massa MP3D juga menyampaikan surat terbuka pada Presiden. Juru bicara MP3D Effrata membacakan surat itu di hadapan Gubernur Kalteng dan pejabat lainnya. Termasuk utusan dari Kemendagri.

Baca Juga :  Elite Kotim Bisa Bersaing untuk Berebut Kursi Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng

Effrata mengatakan, keputusan Mendagri menunjuk Pj Bupati Barsel dan Kobar sangat melukai perasaan masyarakat Kalteng. Hal itu seolah di Kalteng tak ada lagi putra-putri terbaik yang dianggap mampu memimpin daerahnya sendiri.

”Ketidakpercayaan akan kemampuan putera daerah tersebut membuat kami merasa terhina, merasa bodoh. Kami dianggap tidak mampu memimpin daerah sendiri. Padahal, kami juga telah memiliki seorang Raja Dayak yang menjadi Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Dia melanjutkan, banyak putra-putri daerah Kalteng yang memiliki kemampuan mumpuni. Layak dan tidak kalah dari pejabat dari kementerian.

”Kenapa harus dari pusat? Kami orang Dayak dianggap bodoh. Maka, tidak malukah bapak menjadi Raja Dayak dari orang-orang yang bodoh ini,” ujarnya.

Pihaknya berharap bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu untuk berbagi dan berdiskusi membangun Indonesia dari Kalteng dengan pelibatan masyarakat Dayak.

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya menghargai aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat Dayak Kalteng.



Pos terkait