SAMPIT, radarsampit.com – Harga daging ayam potong yang melonjak dinilai bisa memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan hewan ternak itu sebagai bahan baku utama dagangan kuliner. Pemkab Kotim diharapkan segera mengatasi masalah itu agar tak berlangsung lama.
Komisi II DPRD Kotim Juliansyah yang membidangi urusan ekonomi menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan harga daging ayam terus melonjak. Kenaikan harga tak hanya berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen, namun juga pada pedagang kecil dan pelaku UMKM.
”Dengan meningkatnya harga ayam sudah barang tentunya akan berdampak turunan dan kepada sektor lainnya, karena biaya produksi meningkat. Pelaku UMKM juga terpaksa menaikkan harga jualannya atau bisa juga dengan mengurangi kualitas dagangannya. Dengan begitu, artinya masyarakat yang akan dirugikan. Makanya ini tidak bisa dibiarkan,” kata Ketua DPC Gerindra Kotim ini.
Risna, pedagang pentol di Sampit mengaku bingung dengan harga ayam yang naik drastis. Daging tersebut jadi bahan baku utama dagangannya. Dia tidak mungkin menyiasati dengan mengecilkan ukuran pentol yang akan dijual.
”Sekarang caranya, jumlah campuran ayam agak dikurangi dari biasanya bikin tujuh kilogram, sekarang mungkin jadi lima kilogram saja. Biar pun untungnya tidak seberapa, yang penting bisa bertahan,” ujar Risna.
Dia berharap agar harga ayam bisa kembali normal, setidaknya kembali ke harga di kisaran Rp35-38 ribu per kilogram. Risna yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan tersebut. Apalagi menjelang Lebaran Iduladha. ”Kami berharap pemerintah bisa mengambil langkah untuk menurunkan harga di pasaran,” katanya.
Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya telah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) serta Dinas Pertanian mempelajari penyebab harga ayam ras yang meroket. Sebelum melakukan upaya pengendalian harga, pihaknya ingin mengetahui hal yang menyebabkan harga ayam potong di Kota Sampit melambung tinggi.
Lebih lanjut Halikinnor menambahkan, pemenuhan kebutuhan daging ayam di Kotim dipasok dari sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). ”Ini yang akan kami pelajari. Apakah di Sampit ini produksinya menurun atau apakah karena pakan. Akan kami cari tahu penyebabnya,” katanya.
