Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kalteng memilih Sampit untuk menggelar rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa selama dua hari. Tercapainya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jadi tujuan utama kegiatan itu.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Sebanyak 100 peserta dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah menghadiri rakor yang dilaksanakan selama dua hari pada 22-23 November 2023 di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Sampit.
”Rakor ini untuk menyamakan persepsi bagaimana caranya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan se-Kalteng melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Ada tiga narasumber yang didatangkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pusat, Ikatan Fungsional Penyelenggaraan Indonesia, dan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalsel,” kata Suharno, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalteng, Rabu (22/11/2023).
Selama dua hari, peserta mendapat penjelasan terkait regulasi kelengkapan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), kelengkapan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
”Target yang ingin kita capai dari kegiatan ini, untuk menyamakan persepsi berbagai kebijakan aturan pemerintah dan pembinaan kepada UKPBJ. Ketika mengadakan tender se-Kalteng, harus sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa,” kata Suharno.
Rakor tersebut sudah menjadi agenda tahunan untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, kesamaan persepsi, dan pemahaman sumber daya manusia di setiap unit kerja pengadaan barang dan jasa.
Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diupayakan agar seluruhnya dapat terlaksana melalui sistem informasi pengadaan atau berbasis transaksi elektronik.
”Sesuai aturan, pengadaan barang dan jasa harus pakai e-katalog agar waktu lebih efisien. Hanya saja, ada kendala saat membuat etalase (wadah produk yang akan dijual di e-katalog). Di Kalteng sudah ada 60-an. Kadang dalam membuat etalase produk masih ada yang belum memenuhi syarat, karena kemungkinan KBLI, nomor domisili, dan lain-lain yang belum dilengkapi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya menyambut kedatangan jajaran unit kerja pengadaan barang dan jasa se-Kalteng dalam acara ramah tamah di Rujab Bupati Kotim, Selasa (21/11) malam.
Dalam pertemuan itu, Halikinnor mengatakan, rapat koordinasi PBJ merupakan lanjutan estafet dari rapat koordinasi nasional pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan pada 7-8 November lalu dengan mengangkat tema transformasi pengadaan untuk Indonesia maju.
”Ini menunjukkan urusan pengadaan barang jasa harus hadir dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan kondisi saat ini, penerapan optimal terhadap digitalisasi pengadaan, menjadi salah satu parameter keberhasilan proses reformasi birokrasi pemerintah,” kata Halikinnor.
Kesamaan persepsi dalam penerapan kebijakan aturan perlu dilakukan agar proses lelang maupun tender PBJ dapat berjalan sesuai aturan dan menghindari kesalahan prosedur yang berujung pada masalah hukum.
”Persoalan PBJ paling ditakuti adalah masalah hukum. Apalagi sekarang eranya e-katalog. Jadi, harus betul-betul paham regulasi dan teknologi yang digunakan. Karena itu, rakor PBJ yang dihadiri kepala bagian PBJ di setiap kabupaten/kota se-Kalteng agar terwujudnya kesamaan persepsi,” katanya.
”Kunci terlaksananya program dan kegiatan pemerintah semua dilaksanakan melalui tender, lelang umum, dan e-katalog. Kalau ada regulasi baru yang disampaikan narasumber LKPP, bisa diketahui peserta agar menghindari kesalahan prosedur,” tambahnya.
