Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya menyambut kedatangan jajaran unit kerja pengadaan barang dan jasa se-Kalteng dalam acara ramah tamah di Rujab Bupati Kotim, Selasa (21/11) malam.
Dalam pertemuan itu, Halikinnor mengatakan, rapat koordinasi PBJ merupakan lanjutan estafet dari rapat koordinasi nasional pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan pada 7-8 November lalu dengan mengangkat tema transformasi pengadaan untuk Indonesia maju.
”Ini menunjukkan urusan pengadaan barang jasa harus hadir dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan kondisi saat ini, penerapan optimal terhadap digitalisasi pengadaan, menjadi salah satu parameter keberhasilan proses reformasi birokrasi pemerintah,” kata Halikinnor.
Kesamaan persepsi dalam penerapan kebijakan aturan perlu dilakukan agar proses lelang maupun tender PBJ dapat berjalan sesuai aturan dan menghindari kesalahan prosedur yang berujung pada masalah hukum.
”Persoalan PBJ paling ditakuti adalah masalah hukum. Apalagi sekarang eranya e-katalog. Jadi, harus betul-betul paham regulasi dan teknologi yang digunakan. Karena itu, rakor PBJ yang dihadiri kepala bagian PBJ di setiap kabupaten/kota se-Kalteng agar terwujudnya kesamaan persepsi,” katanya.
”Kunci terlaksananya program dan kegiatan pemerintah semua dilaksanakan melalui tender, lelang umum, dan e-katalog. Kalau ada regulasi baru yang disampaikan narasumber LKPP, bisa diketahui peserta agar menghindari kesalahan prosedur,” tambahnya.
Halikinnor menambahkan, UKPBJ didorong untuk bertransformasi dari urusan pemilihan pengadaan barang jasa, menjadi unit kerja yang berbasis strategi dan mampu menghadirkan sumbangan nyata bagi keberhasilan pembangunan di daerah masing-masing.
”Saya sangat berharap UKPBJ dapat lebih berperan aktif menyukseskan program kerja pemerintah, khususnya pada sektor pembangunan. Baik itu yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup yang sifatnya mengedepankan unsur manfaat yang berkelanjutan,” katanya. (***/ign)
