SAMPIT, radarsampit.com – Program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai sangat membantu warga tak mampu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapatkan listrik secara gratis. Program tersebut merupakan upaya pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri.
Hal itu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pasang baru listrik 450 VA bagi rumah tangga miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Kami berterima kasih dengan danya program BPBL gratis untuk warga kurang mampu di Kotim. Program ini diharapkan bisa terus dijalankan secara bekelanjutan di 168 desa yang masih belum berlistrik,” kata Irawati, Wakil Bupati Kotim saat menghadiri peresmian dan penyalaan pertama program BPBL di Kelurahan Kotabesi Hulu, Kamis (8/6).
Menurutnya, tidak semua warga memiliki kemampuan membeli genset dan menyalakan listrik di rumahnya menggunakan. Karena itu, sangat diharapkan agar bantuan seperti ini dapat dilakukan juga di desa-desa lainnya di Kotim yang belum teraliri listrik dari PLN.
Irawati menegaskan, selain program bantuan pemasangan baru, PLN juga memperhatikan perawatan dan pemeliharaan jaringan listrik ke masyarakat. Pasalnya, ketika listrik bermasalah dan terjadi pemadaman, masyarakat selalu mempertanyakan hal itu kepada pejabat pemerintah daerah.
Apalagi masyarakat yang merasa selalu lancar membayar tagihan dan ikut peduli terhadap keamanan jaringan listrik. ”Tidak sedikit warga yang mempertanyakan kapan listrik di desa mereka menyala. Sementara mereka sudah membersihkan lahan yang diperlukan untuk tiang listrik. Bagi masyarakat, listrik tidak hanya untuk keperluan penerangan, tetapi juga untuk membantu menjalankan berbagai usaha yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ida Nuryatin Finahari mengatakan, program BPBL merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 22 September 2022 yang menyetujui alokasi APBN tahun 2023 untuk Program BPBL untuk rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 125.000 RT yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.
