Tertangkapnya bos pengamen dan pengemis, bisa menjadi pintu masuk agar Kota Sampit bebas dari penyakit sosial tersebut. Sanksi tegas perlu diberikan terhadap pelakunya agar tak kembali melakukan aktivitas serupa.
RADO-YUNI-HENY, Sampit | radarsampit.com
Bupati Kotim Halikinnor tak bisa menyembunyikan kegeramannya. Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini gusar, karena wilayah yang dipimpinnya belum bisa bebas dari aktivitas pengemis dan pengamen yang meresahkan warga.
Penangkapan terhadap Ms (43), bos pengamen sekaligus pengemis oleh Satpol PP, dinilai bisa jadi pintu masuk untuk menciptakan Sampit yang bebas dari ”penyakit” tersebut.
”Saya minta harus diberikan efek jera kepada pelaku sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, karena jejaring mereka ini bisa banyak,” ujar Halikinnor, Rabu (26/7).
Halikinnor meminta kepada mereka mengoordinir aktivitas para gelandangan dan pengemis tersebut diberikan sanksi sosial. Salah satunya dengan mengekspos atau menyebarkan foto koordinatornya. Tujuannya, agar tidak kembali melakukan eksploitasi terhadap anak-anak.
”Saya yakin koordinatornya tidak hanya yang diamankan saat ini. Saya yakin masih ada yang lain. Paling tidak dengan memberi sanksi sosial, yang lain akan berpikir ulang melakukan hal itu,” ujarnya.
Menurut Halikinnor, dari sisi kemanusiaan sangat manusiawi jika masyarakat kasihan melihat anak-anak kecil mengamen di persimpangan jalan, sehingga tergerak hati untuk memberikan uang. Namun, hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan daerah. Ada sanksi bagi warga yang memberi uang pada pengemis.
Memberikan uang dinilai hanya akan membuat keberadaan mereka semakin subur dan terus menjamur. Di sisi lain, uang tersebut nyatanya lebih banyak dinikmati koordinatornya, hingga sang koordinator memiliki banyak logam mulia, seperti yang telah diamankan Satpol PP baru-baru ini.
”Kita kasih mereka uang kadang karena kasihan. Tapi, hal itu justru membuat subur pengemis. Mereka hanya duduk-duduk saja, anak-anak yang beroperasi. Dari anak-anak itu mereka dapat uang banyak, bahkan kalah gaji bupati. Mereka bisa dapat Rp50 juta, bupati saja hanya Rp6 juta. Belum dipotong pajak,” katanya.
