SAMPIT, radarsampit.com – Lebih dari dua bulan sudah stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kosong. Tahun ini rencananya Disdukcapil Kotim akan mengusulkan sebanyak 30.000 keping blangko.
”Rencana usulkan 30.000 ribu, tetapi yang disetujui pusat berapa kami masih belum tahu. Dana APBD saat ini belum cair, kami masih menunggu untuk dana perjalanan dinas luar. Insya Allah Februari ini saya langsung tugaskan pegawai ke Jakarta mengusulkan langsung ke pusat agar prosesnya bisa lebih cepat,” kata Kepala Disdukcapil Kotim Agus Tripurna Tangkasiang, Senin (9/1).
Untuk mengantisipasi kekosongan stok blangko, Disdukcapil Kotim mulai mengarahkan masyarakat Kotim untuk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kendati demikian, pengguna aplikasi tersebut tetap harus melakukan registrasi mengisi data nomor induk kependudukan, nomor telepon yang aktif, alamat email.
Setelah semua terisi, masyarakat wajib melakukan otentifikasi data dan wajah dengan melakukan swafoto kondisi sekarang untuk mencocokkan wajah asli dengan foto identitas KTP-el yang tersimpan di sistem database pusat. Otentifikasi bertujuan untuk menghindari penyelewengan data pengguna dan kebocoran data.
”Stok blangko KTP-el sudah kosong mulai November 2022 lalu. Mulai Januari 2023 ini, seluruh Disdukcapil di seluruh Indonesia sudah tidak lagi menerbitkan surat keterangan (suket) KTP-el sementara. Sebagai gantinya, warga Kotim yang belum memiliki KTP, dapat men-download aplikasi IKD yang dapat digunakan ketika berurusan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan ketersediaan blangko di pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Catatan Sipil sangat terbatas dengan alasan keterbatasan anggaran dan lainnya yang membuat Disdukcapil kabupaten/kota kerap mengalami kekosongan. Di sisi lain, permintaan masyarakat yang ingin cetak KTP-el cukup banyak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil Kotim akan melakukan telaah staf untuk menitipkan dana APBD Kotim ke APBN untuk belanja kebutuhan kepingan blangko.
”Proses pelaksanaannya masuk dalam program Bappelitbangda Kotim. Kasubbag perencanaan sudah menghubungi Dirjen Dukcapil untuk mengajukan telaah staf supaya bisa setujui penambahan anggaran atau penitipan dana APBD Kotim ke APBN untuk belanja blangko KTP,” ujarnya.
Meski cara ini sudah pernah diterapkan di daerah lain, di Kotim masih terbilang baru memulai. Pemkab Kotim akan menyiapkan dana untuk belanja blangko KTP-el dalam anggaran perubahan tahun 2023.
”Disepakati sebanyak 30.000 ribu blangko. Satu keping blangko dikenakan harga Rp10.182, yang artinya dana yang perlu disiapkan daerah bersumber dari dana APBD sebesar Rp305.460.000. Tetapi, untuk dananya diusulkan diperubahan anggaran tahun 2023 ini. Untuk memenuhi stok blangko, usulan rutin yang tidak kurang dari 20.000 keping itu masih terus diusulkan. Jadi, rencana ini baru dapat terealisasi akhir tahun setelah dananya tersedia,” katanya. (hgn/ign)
