SAMPIT, radarsampit.com – Gelontoran anggaran untuk DPRD Kotim tahun ini nilainya sangat fantastis. Berbanding terbalik dengan kinerja lembaga yang dinilai publik kian memburuk. Bahkan, pelesiran berbalut perjalanan dinas dialokasikan hingga miliaran rupiah.
Hal tersebut terungkap dalam dokumen anggaran DPRD Kotim yang diperoleh Radar Sampit. Lembaga itu diguyur anggaran sebesar Rp61,53 miliar tahun ini. Alokasinya, belanja pegawai sekitar Rp32,76 miliar dan belanja barang dan jasa Rp28,11 miliar.
Anggaran belanja barang diperuntukan membiayai kegiatan perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, serta pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan DPRD tersebut (selengkapnya lihat infografis).
Dana fantastis tersebut setiap bulannya dicairkan melalui bank yang ditunjuk Pemkab Kotim setelah mendapat verifikasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pencairan setiap bulannya sejak Januari-Desember dengan kisaran pencairan sekitar Rp3-18 miliar per bulan.
Pemerhati kebijakan publik di Kotim, Riduan Kesuma mengatakan, besarnya anggaran di DPRD Kotim memang patut dipertanyakan. Pasalnya, anggaran tersebut sangat minim hasil bagi masyarakat luas. Seperti halnya kaji banding yang dilakukan setiap periode, tidak pernah ada hasilnya.
”Kalau mau jujur, apa yang sudah dilaksanakan secara konkret dari kegiatan kunjungan kerja selama ini? Apakah pernah disampaikan ke publik? Setahu saya belum ada aksi nyatanya,” kata Riduan Kesuma, Minggu (17/9/2023).
Riduan menuturkan, anggaran lembaga tersebut memang harus dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Jangan hanya menuntut penggunaan dana desa yang dipublikasi di depan kantor kepala desa, tetapi DPRD harusnya berani demikian, sehingga publik bisa mengetahui anggaran yang logis dan anggaran yang hanya jadi bancakan.
”Memperhatikan besaran anggaran sekretariat dewan tahun ini, boleh dikatakan sangat fantastis, di mana kehidupan masyarakat selaku pembayar pajak untuk negara rata-rata sulit,” katanya.
Menurut Riduan, wakil rakyat saat ini tidak peka dengan persoalan masyarakat. Di antaranya pembangunan Kotim tahun 2023 banyak yang mandek karena krisis anggaran. Namun, di sisi lain, anggota DPRD dan Sekretariat Dewan justru pesta pora anggaran.
