Bongkar Anggaran Fantastis untuk Pelesiran Wakil Rakyat

grafis pelesiran
grafis anggaran kegiatan dewan

”Menurut hemat saya, banyak anggaran yang dibuat tersebut melebihi harga pasar. Karenanya, saya mengharapkan unsur aparat penegak hukum menelusuri informasi awal yang cukup mengejutkan publik ini, khususnya mata-mata anggaran di DPRD Kotim,” katanya.

Informasi yang diperoleh Radar Sampit, anggaran perjalanan dinas lembaga tersebut paling gemuk. Keberangkatan mulai dari rumah hingga pulang, semua dibiayai negara. Apabila tidak terakomodir saat pembahasan bersama eksekutif, maka pembahasan APBD akan alot.

Bacaan Lainnya

”Pembahasan APBD jika alot itu ada kepentingan mereka belum terakomodir. Sebagai contoh, kalau dana aspirasinya atau dana pokir belum beres juga ribut. Demikian pula kalau rencana anggaran perjalanan dinas miliaran, tapi dalam pembahasannya anggaran itu kurang lantaran pagu indikatif tidak mencukupi, maka deal-dealnya akan ada. Bagaimana pun caranya harus terakomodir,” kata sumber internal Radar Sampit di DPRD Kotim.

Baca Juga :  MIRIS!!! Tenaga Kesehatan Kotim Menjerit, Berbulan-bulan Insentif Belum Dicairkan

Dia juga mengungkap dugaan praktik menyimpang perjalanan dinas, terutama yang dilaksanakan dalam daerah. Kegiatan tersebut sebagian besar dilaksanakan hanya satu hari atau satu dua jam, tetapi pelaporannya mulai dari 4-5 hari.

”Makanya, jangan heran kalau di lembaga DPRD saat ini kenapa pelaksanaan rapat paripurna digelar marathon, sehari bisa 2-3 kali, karena hari berikutnya sudah berencana untuk perjalanan dinas. Jangan heran rapat paripurna dikebut hari Senin, hari berikutnya cek saja, mereka sudah kosong karena masing-masing berangkat dinas,” katanya, beberapa waktu lalu.

Praktik dikebutnya rapat paripurna itu juga sempat jadi sorotan mantan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli. Akibat sering keluar daerah, kata Jhon, tidak heran DPRD kerap menggelar rapat paripurna sampai tiga kali dalam sehari. Kondisi itu mengundang pertanyaan banyak pihak.

”Kenapa DPRD mulai mengubah pola dengan ada jadwal paripurna tiga kali sehari. Apakah ada hal yang memaksa? Banyak juga anggapan bahwa itu karena hari berikutnya para wakil rakyat akan melakukan kegiatan dinas luar,” kata Jhon yang saat ini menjabat Ketua DPC Demokrat Kotim ini.



Pos terkait