Pengelolaan sampah dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Cempaga Hulu masih minim. Dua hal itu menjadi isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang dibahas dalam pertemuan konsultasi publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Ruang Dynasty Room, Aquarius Boutique Hotel Sampit (ABHS) kemarin (14/9) dihadiri sejumlah pejabat. Mereka mengikuti Forum Group Discussion (FGD) pembahasan delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RDTR OSS di Kecamatan Cempaga Hulu. Kegiatan itu berlangsung sejak Selasa (15/8) lalu.
Tim terkait telah merekapitulasi 19 isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 13 isu pembangunan, 4 isu ekonomi, dan 2 isu sosial budaya. Dari 19 isu pembangunan berkelanjutan di wilayah perencanaan Kecamatan Cempaga Hulu, tim memfokuskan pada isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, di antaranya banjir dan kekeringan, pengelolaan sampah yang minim, minimnya RTH, dan kualitas udara di sekitar kegiatan industri. Empat isu tersebut merujuk Pasal 9 PP 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II Kementerian ATR BPN Dian Ayu Wulandari melalui Koordinator Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Caesar Adi Nugroho mengatakan, pertemuan konsultasi publik I fokus melakukan pembahasan analisis, konsep rencana struktur, pola ruang, dan penetapan isu pembangunan berkelanjutan prioritas KLHS.
”Saat FGD I kami sudah menjaring isu pembangunan berkelanjutan, melalukan survei lapangan. Dari isu yang ada ada, empat isu yang paling strategis yang difokuskan, seperti minimnya penyediaan RTH,” kata Caesar Adi Nugroho usai pertemuan konsultasi publik I di Dynasti Room Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kamis (14/9).
Caesar menjelaskan, peruntukkan penyediaan RTH terbagi menjadi dua, RTH publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dan RTH privat yang salah satunya disediakan pihak perusahaan. Idealnya, penyediaan RTH harus memenuhi 20 persen dari luas wilayah perencanaan di Kecamatan Cempaga Hulu yang luasnya 5.382.938 hektare.
