PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Upaya pemberantasan narkoba di Kalimantan Tengah terancam dengan janggalnya penegakan hukum pada kejahatan luar biasa tersebut. Sosok yang selama ini dikenal menjadi bandar besar peredaran sabu di wilayah Kota Palangka Raya, lolos dari jerat hukum.
Salihin alias Saleh (35), terdakwa perkara narkoba seberat 200 gram divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, Selasa (24/5). Majelis Hakim menyatakan terdakwa Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Saleh dinilai tak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta dakwaan alternatif ke-2, yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
”Membebaskan terdakwa Salihin alias Saleh Bin Abdullah dari semua dakwaan Penuntut Umum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” kata majelis hakim yang diketuai Heru Setiyadi dalam amar putusannya.
Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
Heru mengatakan, putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan antara anggota Majelis Hakim dengan dirinya. Dalam sidang yang berjalan, Heru didampingi anggota Majelis Hakim, yakni Syamsuni dan Erhammudin.
Dalam pendapatnya, Heru menyatakan Saleh terbukti bersalah dalam dakwaan, sementara Syamsuni dan Erhammudin menyatakan sebaliknya. ”Karena itu hasil voting, artinya saya kalah suara, sehingga putusannya dinyatakan bebas,” ujarnya, seraya menambahkan, JPU akan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, sementara penasihat Saleh menerima.
Pada tuntutan sebelumnya, Saleh dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar dengan subsider 3 bulan penjara. Jaksa menjerat Saleh dengan pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
