SAMPIT, radarsampit.com – Rencana penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Habaring Hurung senilai Rp50 miliar tidak berjalan mulus. Hal ini menyusul diajukannya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD Kotim.
Fraksi Demokrat menyarankan agar penyertaan modal tersebut ditunda. Mereka menilai usulan tersebut tidak logis di tengah kondisi keuangan daerah yang terseok-seok. Meski demikian, fraksi tersebut tetap menyepakati rancangan peraturan daerah dibahas.
”Kami dari Fraksi Demokrat tetap mendukung, dengan pengecualian realisasi pencairan dananya ditunda sampai neraca keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur baik terlebih dahulu,” kata Ketua Fraksi Demokrat Sihol Parningotan Lumban Gaol, kemarin (7/3).
Menurut Lumban Gaol, Fraksi Demokrat bisa menerima rencana penyertaan modal tersebut. Namun, pihaknya berharap pemerintah lebih fokus pada masalah lain yang lebih mendesak, seperti kewajiban pembayaran tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) abdi negara.
Pihaknya masih menerima aspirasi terkait penyelesaian TPP guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut penting agar kinerja mereka bisa lebih semangat dan optimal. Keuangan daerah dinilai sangat terbatas dan masih banyak pekerjaan infrastruktur yang belum terakomodir.
Di sisi lain, tambahnya, pemerataan pembangunan sekolah, seperti di Perumahan Pandawa belum ada dana, jalan di pelosok yang belum tersentuh, serta banyaknya keluhan dari kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah yang belum terbayarkan haknya.
”Dikhawatirkan kegiatan usaha BUMD yang kami harapkan bisa menyerap pendapatan asli daerah terlalu dipaksakan. Bukannya berdampak menguntungkan bagi kesejahteraan Kotim, tapi justru berpotensi merugikan,” ujar Lumban Gaol.
Juru bicara Fraksi NasDem, Pardamean Gultom mengatakan, pemerintah perlu terlebih dulu menjelaskan perkembangan BUMD Habaring Hurung dan capaiannya. Tujuannya agar bisa menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam pembahasan usulan penyertaan modal tersebut.
