Radarsampit.com – Pemerintah akhirnya menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Meski berdekatan dengan perayaan 17 Agustus, tanggal ini tidak akan masuk daftar libur nasional. Keputusan ini sontak memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat: kenapa cuti bersama, bukan libur nasional?
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, memastikan keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga kementerian:
Kementerian Agama (Kemenag)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
SKB ini memiliki tiga nomor berbeda, yakni Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025, dan mulai berlaku sejak 7 Agustus 2025.
Menurut Juri, penetapan cuti bersama ini bertujuan meningkatkan semangat nasionalisme sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih khidmat merayakan kemerdekaan. “Tanggal 18 Agustus adalah cuti bersama,” ujarnya singkat.
Baca Juga: 18 Agustus 2025 Cuti Bersama, Tapi Apakah Karyawan Swasta Ikut Libur? Ini Jawabannya
Bukan Libur Nasional, Apanya yang berbeda?
Meski terdengar mirip, libur nasional dan cuti bersama memiliki perbedaan penting.
Libur Nasional: Berlaku untuk seluruh masyarakat dan sektor, tanpa memotong hak cuti pegawai.
Cuti Bersama: Biasanya hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa sektor formal, serta memotong jatah cuti tahunan pegawai.
Artinya, tanggal 18 Agustus tidak otomatis menjadi libur bagi semua sektor pekerjaan. Perusahaan swasta bisa menyesuaikan kebijakan masing-masing.
Keputusan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari Libur. Dalam diktum kesatu SKB tersebut, disebutkan bahwa lampiran perubahan jadwal cuti bersama menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Hal ini menegaskan legalitas penetapan cuti bersama tersebut.
