PALANGKA RAYA , RadarSampit.com – Sebanyak 8.312 personel dikerahkan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Ribuan personel tersebut merupakan tim gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kecamatan (TSAK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
“Prioritaskan upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan titik api, pemantauan kondisi harian di lapangan,” kata Gubernur Sugianto Sabran saat Apel Gelar Pasukan Persiapan Pencegahan Karhutla, Kamis (4/3).
Menurutnya, ancaman karhutla dari tahun ke tahun memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan kondisi lahan, cuaca, dan aktivitas oknum yang tidak bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, pencegahan dini menjadi prioritas utama dalam penanggulangan karhutla. Diharapkan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai level bawah, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan,” ucapnya.
Terkait upaya pencegahan karhutla tahun ini, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran melalui belanja tidak terduga sebesar Rp 100 miliar, dan dana Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut (BRG).
“Tahun 2020 pencegahan karhutla sudah sangat bagus, sehingga pada tahun 2021 ini hal tersebut bisa dilakukan lagi. Kalau bisa lebih baik lagi dari yang dilakukan sebelumnya,” katanya.
Untuk memaksimalkan pencegahan di lapangan, pemerintah kabupaten dan kota juga harus serius menggerakkan semua manajemennya, baik itu penyiapan satuan tugas karhutla, penetapan status darurat hingga persoalan anggaran.
“Bahkan untuk anggaran, saya minta bupati dan wali kota supaya menyiapkan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai bencana alam,” ucapnya.
Ia mengakui, saat ini pemerintah masih berjibaku menghadapi bencana non-alam, yakni pandemi Covid-19. Tidak hanya sumber daya manusia (SDM), anggaran pemerintah pun difokuskan untuk penanganan bencana tersebut.
