SAMPIT, radarsampit.com – Minimnya bakal calon potensial yang muncul sebagai penantang petahana dalam Pilkada Kotim jadi potret buram demokrasi.
Partai politik dinilai gagal melakukan kaderisasi, sehingga tak ada sosok yang bisa dijual untuk melawan dominasi incumbent. Akibatnya, calon boneka pun rawan dimunculkan.
”Padahal pemilihan kepala daerah merupakan kasta tertinggi kemampuan berpolitik yang harus ditunjukkan. Kalau hal ini sampai terjadi, sangat disayangkan atas gagalnya partai politik menyiapkan kader untuk benar-benar siap bertarung ide dan gagasan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kotim,” kata politikus senior di Kotim, Supriadi, Selasa (14/5/2024).
Kondisi demikian, lanjut Supriadi, membuat pasangan calon boneka bisa dimunculkan. Calon boneka biasanya didorong maju sebagai basa-basi politik untuk melawan pasangan calon agar tak melawan kotak kosong.
Dalam artian, paslon tersebut dimunculkan untuk memuluskan jalan pasangan yang diunggulkan banyak parpol, yang biasanya merupakan petahana.
Menurut Supriadi, partai politik yang cenderung mengekor pada petahana, memperlihatkan partai politik tak punya nyali dan jagoan untuk bisa dipertandingkan dalam percaturan politik.
”Sebenarnya dalam politik kalah atau menang biasa dalam pertarungan. Tetapi, yang sangat tidak etis apabila terbentuknya opini kandidat boneka, justru menjadikan marwah partai kehilangan jati diri,” ujar Supriadi.
Supriadi menegaskan, kandidat boneka yang terkesan orang lain atau partai lain memanfaatkan situasi dan kondisi harus dihindari. Pilkada merupakan wadah partai politik menempatkan kader terbaiknya merebut kekuasaan agar dapat menjalankan visi misi dan program masing-masing.
Bursa bakal calon Pilkada Kotim sejauh ini memang masih minim. Selain petahana Halikinnor-Irawati (Harati), sejumlah nama yang masuk bursa dan telah mendaftar, di antaranya Jhon Krisli, Muhammad Rudini, Aswin Nur (mantan Kades Ujung Pandaran), Sidi Nur Ikhsan (Eks Direktur BUMD Kotim), dan Habib Ahmad Al Habsyi.
Jhon Krisli dan Rudini sempat disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon penantang sebelum bergulirnya pemilu legislatif. Pengalaman politik keduanya yang mumpuni dengan basis massa militan, dinilai sebagai modal untuk menggerus suara incumbent.
Hanya saja, pembuktian keduanya saat berlaga di arena pemilihan umum legislatif masih jauh panggang dari api. Keduanya gagal mendulang suara untuk duduk di DPRD Kotim dan kalah bersaing dengan sejumlah politikus baru.
Pada pileg lalu, Rudini yang bertarung di Dapil 1 hanya meraih 956 suara, sementara Jhon Krisli di Dapil 4 meraih 962 suara. Minimnya suara dua tokoh politik itu membuat kans keduanya untuk menumbangkan petahana bakal sulit.
Jalur Perseorangan
Sementara itu, Pilkada Kotim dipastikan tak akan diikuti peserta dari jalur perseorangan atau nonparpol. Hal itu seiring berakhirnya masa penyerahaan dukungan sebagai syarat pada 12 Mei lalu.
”Sampai batas akhir tidak ada pasangan calon yang menyerahkan syarat pencalonan jalur perseorangan berupa dukungan,” kata Muhammad Rifqi, Ketua KPU Kotim.
Rifqi menuturkan, dengan tidak adanya jalur perseorangan, pihaknya hanya tinggal menunggu pendaftaran bakal calon yang akan diusung partai politik. Untuk Kotim sendiri minimal memiliki 20 persen kursi di DPRD Kotim untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati.
Rifqi melanjutkan, sebelumnya memang ada tim pemenangan dari beberapa calon yang konsultasi ke KPU Kotim untuk meminta formulir dukungan. Akan tetapi, setelah itu tidak berlanjut sampai penyerahan dukungan.
