Keluarga Jokowi Dukung Penuh Prabowo

PSI-Kaesang Ikut Gerbong Prabowo

JOKOWI DUKUNG PRABOWO
Ketua Partai dan Sekjen Partai KIM Koalisi Indonesia Maju (KIM) berfoto bersama saat acara deklarasi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

Hakim MK Mulai Diusut

Usai dibentuk, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) langsung dilantik. Ketiga nama yang dilantik adalah Jimly Asshiddiqie mewakili tokoh masyarakat, Bintan R. Saragih mewakili akademisi, serta Wahiduddin Adams mewakili hakim aktif.

Bacaan Lainnya

Dari ketiga nama tersebut, profil Jimly Ashiddiqie menjadi sorotan. Pasalnya, Jimly diketahui pernah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dan memiliki anak sebagai kader Gerindra. Padahal, kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan berkaitan dengan putusan 90 tahun 2023 yang membuka jalan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pendamping Prabkwo.

Saat dikonfirmasi, Jimly tidak mau berkomentar banyak soal independensi. Dia berdalih, independensi bukan soal retorika, melainkan perilaku. Sebab jika retorika mengaku independen, namun perilaku tak mencerminkannya, baginya tidak ada artinya.

Mantan Ketua MK itu mengaku siap membuktikan bekerja objektif. “Independensi itu gausah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus,” ujar Jimly.

Baca Juga :  Warga Kotim Siap Laporkan ASN Terindikasi Tak Netral dalam Pemilu 2024

Lagi pula, lanjut dia, di MKMK dirinya tidak sendirian. Melainkan ada dua anggota lain sehingga masing-masing bisa mengontrol satu sama lain. “Tadi kan sudah ada sumpah jabatan (bekerja independen),” imbuhnya.

Untuk proses pemeriksaan paran hakim, Jimly menegaskan akan segera dilakukan. Usai pelantikan, tiga anggota MKMK akan menggelar rapat untuk menyusun langkah pemeriksaan. Mengingat, waktu yang dimiliki hanya 30 hari.

Jimly menyadari, proses etik terhadap hakim MK akan menyita perhatian banyak pihak. Sebab, persoalan etik yang dilaporkan sudah menjadi isu publik. Untuk itu, dia berencana membuka sidang secara terbuka. “Biar publik tahu, wartawan bisa bantu. Karena ini sudah kepalang tanggung,” jelasnya. Namun, usulan itu harus dibahas lebih dulu. Sebab, itu proses yang tidak biasa di MKMK.

Dalam kesempatan itu, Jimly menegaskan komitmennya untuk memperbaiki citra MK. Apalagi, dalam waktu tidak lama, akan ada sengketa hasil pemilu yang membutuhkan kredibilitas lembaga. “Pilpres nanti ya kan itu nanti ujungnya kan ke sini (MK), hasilnya tidak percaya bisa chaos,” jelasnya.



Pos terkait