Sementara itu, Direktur PT Hapakat Betang Mandiri Dina Fariza tak mempersoalkan penolakan keras dari dua fraksi di DPRD Kotim. Menurutnya, dasar hukum penyertaan modal itu telah disetujui di DPRD Kotim. ”Kan perdanya sudah disahkan,” katanya.
Dia juga menegaskan, usaha yang akan dijalankan PT Hapakat Betang Mandiri jelas bukan seperti BUMD induknya, PT Habaring Hurung.
”Yang mereka tidak ketahui, usaha yang dilakukan adalah Habaring Hurung, bukan Hapakat Betang Mandiri. Habaring Hurung sebagai holding company yang memang menjalankan peran administrasi, anak-anak perusahaannyalah yang menjalankan unit usahanya. Sudah tercantum pada Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD,” katanya. (ang/ign)
