Sebelumnya, pada 2022 KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap petinggi di Universitas Lampung (Unila). Kasus tersebut terjadi lantaran ada dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh sang rektor.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh proses penelusuran KPK terkait dugaan kecurangan dalam PMB.
Dia pun meminta pada panitia di dua PTN di Jawa Tengah maupun panitia di Jakarta untuk bisa memberikan akses informasi dan data-data yang diperlukan oleh KPK untuk penyidikan lebih lanjut.
”Kami terus melakukan kerja sama dengan KPK untuk memantau dan memonitor dari seleksi PMB,” ungkapnya.
Dia mengakui ada banyak jalur PMB. Mulai dari seleksi prestasi, seleksi jalur tes, hingga mandiri. Dia menduga, ada beberapa kanal yang dijadikan acuan dalam monitoring oleh KPK. Khususnya di jalur seleksi mandiri.
Kuota seleksi mandiri ini, kata dia, sejatinya maksimal hanya 30 persen. Porsi pun dinilai sudah kecil. Selain itu, mandiri ini merupakan kewenangan universitas. Namun, dia tak menampik bahwa tetap harus mendapat perhatian.
Haris menegaskan, selama ini, pihaknya selalu menyampaikan imbauan yang sama pada para pimpinan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek terkait PMB ini. PTN diminta untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, transparansi, adil, serta bebas kepentingan dalam proses PMB.
Pihaknya pun selalu mengingatkan bahwa perguruan tinggi merupakan layanan publik. Sehingga, publik selalu menyoroti. ”Nah, tadi katanya ada aduan masyarakat (sehingga ditindaklanjuti KPK, Red). Tentu kami meminta perguruan tinggi yang dijadikan sampel, data ini akan dikaji dan dianalisis untuk kemudian di-follow up,” tuturnya.
Dia pun menegaskan kembali, bila ditemukan penyimpangan dan masuk ranah hukum KPK, pihaknya akan mendukung penuh keputusan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Haris turut membantah isu soal penghentian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lantaran adanya pemeriksaan keuangan oleh pihak BPK. Dia menegaskan bahwa program masih terus berjalan.
