”Kami berharap lembaga negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum tidak kalah dengan oknum mafia tanah. Aset RRI adalah milik negara dan tidak bisa hilang tanpa dasar yang jelas. RRI siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk melawan mafia tanah dan lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2022 Enderiman Butar-Butar mengatakan, aset RRI di seluruh Indonesia memang sering diklaim oknum masyarakat. Namun, RRI tidak pernah kalah.
Hal itu disebabkan RRI merupakan media negara, sehingga asetnya jelas milik negara. Hal itu juga berlaku pada aset lahan dan bangunan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.
”Aset di Jalan Tjilik Riwut itu sudah dimanfaatkan RRI dan bersertifikat sejak 1976. Kemudian ada yang melakukan klaim dan ini harus diluruskan,” katanya. (daq/ign)
