SAMPIT, RadarSampit.com – Solusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur terkait tenaga kontrak yang tak lulus seleksi, belum mampu meredam kekecewaan para honorer tersebut. Mereka meminta agar surat keputusan terkait kontrak mereka diperpanjang tanpa harus melalui tes evaluasi.
Hal tersebut disampaikan ratusan tenaga kontrak dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kotim, (5/7). ”Kami menolak dengan tegas untuk dilakukan evaluasi atau sejenisnya. Kami sudah tidak percaya lagi dengan sistem, karena itu semuanya hanya sebagai peredam sementara,” kata Yulius, salah satu tenaga kontrak.
Yulius mengaku datang dari pelosok Kotim. Dia hadir dengan semangat kebersamaan dengan tenaga kontrak lainnya untuk berjuang agar mereka bisa dipekerjakan kembali. Dia sendiri merupakan tenaga kesehatan yang sudah bertugas sekitar 12 tahun dan hanya dibayar Rp 2,08 juta per bulan.
”Kami bukan masalah gajinya, tapi semangat pengabdian kami ke daerah ini tidak dihargai sama sekali. Kalah dengan wajah baru. Anak kemarin sore yang belum merasakan pengabdian di pelosok. Jadi, karena kertas putih dan waktu satu jam, membuat kami yang bekerja sudah puluhan tahun tidak ada artinya,” kata dia.
Tenaga kontrak lainnya, Fitriani, mengaku sudah 15 tahun menjadi guru. Ribuan anak-anak telah dididiknya. Namun, jasanya justru tak dihargai. Sebaliknya, dia dicampakkan melalui evaluasi.
”Tujuan kami agar SK dikembalikan, sampai waktu yang memang telah ditentukan pemerintah pusat. Tentunya kami akan menerima itu kalau memang terjadi,” tegas Fitriani.
Pemerintah diminta melihat kinerja, bukan hasil evaluasi dari selembar kertas. ”Kalau memang mau evaluasi, lihat pekerjaan kami di lapangan. Bagaimana pengorbanan kami, sehingga Pemkab Kotim tahu apa yang kami rasakan. Bukan dites melalui evaluasi tertulis saat ini, sehingga kami yang tidak lulus tidak dihargai,” ujar Fitriani.
Tenaga kontrak lainnya mengatakan, kebijakan pemerintah memberhentikan mereka sangat terasa dampaknya. Sudah dua hari ini dia tidak tidur memikirkan nasib ke depannya.
”Saya sudah dua hari ini tidak tidur. Anak mau masuk sekolah, biaya angsuran sudah menunggu hitungan hari, tiba-tiba kami diberhentikan. Saya akui, dengan gaji Rp 2 juta itu bagi saya sangat berarti. Saya bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga,” kata tenaga kontrak yang meminta namanya tak disebutkan ini.
Seorang guru kontrak yang telah mengabdi sejak 1997 dengan gaji awal Rp 2.500, Marlince, juga berharap mereka bisa difungsikan kembali. Dia tidak menyoal kontrak mereka harus berakhir tahun 2023. Akan tetapi, pemerintah seharusnya melihat masa pengabdian mereka yang sudah berpuluh tahun untuk mencerdaskan anak didiknya.
”Kami berharap kami dikembalikan lagi. Kami ingin mengabdi,” katanya sambil berlinang air mata di depan anggota DPRD Kotim dan Sekretaris Daerah.
Reni, guru SD Negeri Rantau Sawang, Kecamatan Telaga Antang juga turut jadi korban tenaga kontrak yang tidak lulus. Padahal, dia sudah mengajar sejak 2008.
”Kami mengajar cuma dua orang di situ dan semuanya tidak lulus. Kami berdua harus mengajar masing-masing tiga kelas. Enam rombongan belajar kami pegang. Tolong saja kami dibantu. Kami turun ke Sampit hari ini saja habis Rp 1,5 juta. Mohon pertimbangannya. SK-kan kami kembali,” tegasnya.
RF, guru SD di Kotim yang telah mengabdi selama 15 tahun merasa tidak dihargai. ”Kami kuliah sudah, sarjana sudah. Banyak sekali tenaga kontrak yang tak lulus,” ujarnya.
”Kami tidak menginginkan evaluasi ulang. Kalau kami sampai diputus kontrak, maka pupus harapan kami untuk bisa ikut P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” tambahnya.
