Kepala Dishub Kotim Johny Tangkere mengatakan, Pemkab Kotim sudah berupaya melakukan perbaikan secara gotong royong dengan melibatkan pihak perusahaan terkait. Khususnya yang kerap melintasi jalur tersebut.
”Pemkab Kotim melalui Dinas PUPRKP Kotim dan Dinas Perhubungan Kotim terus melakukan berbagai upaya dan sudah mengusulkan perbaikan jalan ke Pemprov Kalteng, di mana status jalur lingkar selatan merupakan kewenangan provinsi. Namun, sampai tahun anggaran 2022 belum dianggarkan,” katanya.
Pada 2021 lalu, Pemkab Kotim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit, pelindo, organda, dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya perbaikan dengan sistem gotong royong.
”Pada saat itu ada bantuan material berupa Agregat B dari pihak perusahaan dan langsung dikerjakan Dinas PUPRKP Kotim untuk dilakukan penimbunan sementara jalur lingkar selatan dan sempat fungsional, sehingga angkutan berat tidak melintasi ruas jalan dalam Kota Sampit. Tetapi, timbunannya hanya bertahan tidak lebih dari empat bulan dan kembali rusak parah,” ujarnya.
Kerusakan jalur lingkar selatan dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni ancaman kerusakan jalan dalam kota. ”Permasalahan kerusakan jalur lingkar selatan yang belum tertangani dengan baik mengakibatkan angkutan berat melintasi jalur dalam Kota Sampit. Kami masih menunggu arahan Bupati Kotim, apakah perlu dilakukan penutupan total terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan tonase jalan dan dimensi kendaraan untuk tidak melintasi ruas jalan dalam Kota Sampit atau mengaktifkan kembali pengalihan rute lintasan seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kedua langkah alternatif itu sama-sama membuat Pemkab Kotim dilema. Di satu sisi, Pemkab Kotim berupaya menjaga kondisi jalan dalam kota tetap mulus tanpa kerusakan dengan cara pengalihan rute lintasan. Di sisi lain, jalur lingkar selatan masih belum layak untuk dilintasi pengendara.
”Kalau kami berlakukan pembatasan muatan kendaraan, pengangkut container, dan CPO tidak berani melintasi jalan lingkar selatan. Ini dikhawatirkan akan mengakibatkan pendistribusian barang terhambat dan bukan tidak mungkin berpengaruh terhadap harga barang di pasaran,” ujarnya.
