Penanganan Terhenti, Jalan Lingkar Selatan Terancam Kembali Rusak 

Jalan Lingkar Selatan Terancam Rusak
Rombongan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur meninjau ruas tersebut, Kamis (27/5).(RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Penanganan ruas jalan lingkar selatan Kota Sampit oleh Pemerintah Provinsi Kalteng kian tak jelas. Jalur yang disediakan agar angkutan berat tak lagi melintasi jalan dalam kota itu terancam rusak parah. Akibatnya, truk besar berpotensi kembali masuk kota.

Hal itu terungkap saat rombongan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur meninjau ruas tersebut, Kamis (27/5). Rombongan dipimpin Wakil Ketua I Rudianur, diikuti anggota Komisi IV  Bima Santoso dan Nadi Enggon.

Bacaan Lainnya

Menurut Rudianur, penanganan ruas itu memang tidak jelas. Bahkan, kabar terbaru, anggaran yang dijanjikan sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan sudah tidak tersedia lagi.

”Saya mendapat kabar bahwa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalteng untuk ruas jalan ini tidak tersedia lagi. Artinya, penanganan jalan ini semakin buyar dan tidak jelas lagi,” ujarnya.

Menurut politikus Golkar itu, apabila dalam beberapa hari saja dilanda hujan deras, tanah yang digunakan untuk timbunan ruas jalan itu akan berubah menjadi lumpur. Angkutan berat rawan terjebak dan menimbulkan kubangan.

Baca Juga :  Abaikan Larangan, Tetap Nyampah Sembarangan

”Artinya, selamat datang kembali truk-truk fuso ukuran jumbo yang melindas aspal dalam Kota Sampit. Termasuk jalan yang baru selesai diaspal itu,” kata Rudianur .

Sebelumnya, ruas jalan itu fungsional setelah ada kerja sama dan kepedulian sejumlah pihak dengan menyumbang agregat untuk menimbun titik yang rusak. Setelah jalur itu fungsional, Pemkab Kotim melarang angkutan berat melebihi beban jalan melintas dalam kota.

Di sisi lain, dunia usaha yang peduli pada ruas itu dinilai masih minim. Padahal, jalur itu jadi urat nadi para pengusaha agar angkutannya lancar. ”Saya minta Pemkab buka nama penyumbang untuk ruas jalan itu, supaya kita tahu dan masyarakat tahu mana perusahaan yang peduli dan mana yang sikap acuh dan tak acuh terhadap persoalan daerah,” kata Rudianur.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.