Perlunya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa

sri hidayah iman
Sri Hidayah Iman Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Oleh: Sri Hidayah Iman

Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Indonesia memiliki 74.961 desa, yang tersebar di seluruh wilayahnya (BPS, 2022). Sebagai sumber penyedia tenaga kerja maupun bahan baku produksi, kontribusi desa dalam perekonomian cukup besar, namun ternyata angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Pada Maret 2022, angka kemiskinan di desa mencapai 12,53% atau sekitar 26,16 juta orang (BPS, 2022).

Pada tahun 2014, Pemerintah mencanangkan program nawacita “Membangun Dari Pinggiran Desa” sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan salah satu realisasi program tersebut yaitu adanya alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak tahun 2015 sampai 2022, Pemerintah Pusat secara agregat telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp.469,8 triliun. Pada tahun 2022 total dana desa yang dialokasikan APBN mencapai Rp.68 triliun sehingga tiap desa rata-rata memperoleh sekitar Rp.907 juta dari dana desa.

Dengan adanya alokasi Dana Desa tersebut, Pemerintah desa mendapatkan tanggungjawab mengelola Dana Desa untuk tujuan prioritas di desa masing-masing, sesuai dengan rencana kerja Pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun sebelumnya.

Baca Juga :  Spirit Pahlawan dalam Puisi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) mengatur prioritas penggunaan dana desa yakni untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5 ayat (2) mengatur tujuan prioritas kemanfaatan masyarakat desa, diantaranya untuk: a) peningkatan kualitas hidup; b) peningkatan kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan publik.

Pos terkait