3)Mengoptimalkan peran lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, sebagai sarana belajar, mendidik dan berdiskusi tentang pengelolaan desa. Organisasi di masyarakat desa seperti RT/TW, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Lembaga Adat dst memiliki peran dan fungsi masing-masing. Adanya organisasi-organisasi tersebut, dapat menjadi wadah masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi dan melakukan pengawasan atas kinerja pengelolaan keuangan.
4)Perlunya sosialisasi sikap anti korupsi di desa. Pemahaman anti korupsi diharapkan akan membentuk budaya anti korupsi di tingkat desa.
Berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat desa untuk mencegah korupsi Dana Desa dirasa sangat perlu, mengingat masyarakat desa yang akan merasakan dampak langsung dari korupsi Dana Desa tersebut walaupun masyarakat desa tidak turut mencicipi hasil korupsi Dana Desa.
Selain itu, terhentinya penyaluran Dana Desa, terbengkalainya pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pelayanan dasar desa, matinya potensi ekonomi desa, lestarinya kemiskianan desa, merupakan kondisi buruk yang dapat dicegah apabila masyarakat desa dapat mengoptimalkan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan desa.
Sumber :
- bps.go.id
- antikorupsi.org
-
kpk.go.id
- Opera Sesar, M. W., Chotimah, U., & Waluyati, S. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Jenjang Pendidikan.
- UU Desa no 6 tahun 2014
- PMK nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas PMK nomor 190/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
