JAKARTA, radarsampit.com – Masifnya fenomena politik trah dalam pilkada sebagai persoalan lama. Hal itu banyak terjadi dan bahkan telah mengakar seperti di Banten dan Sulawesi Selatan.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, fenomena tersebut merefleksikan kuatnya dinasti politik pada institusi partai pada daerah tersebut. Sebab, rata-rata pelaku politik trah menguasai partai.
”Ketika mereka menguasai kepemimpinan di partai, mereka akhirnya juga menjadi bagian inti dari rekrutmen jabatan-jabatan publik di pilkada,” ujarnya.
Imbasnya, bisa dengan mudah mencalonkan keluarga.
Partai sendiri, lanjut Titi, cenderung tidak mampu berbuat banyak. Sebab, tokoh-tokoh yang menguasai politik trah umumnya tidak hanya menguasai jejaring di daerah tersebut, namun juga memiliki kekuatan modal yang besar.
Sumber daya tersebut, sejalan dengan kepentingan partai di tengah realitas politik biaya tinggi dan kebutuhan partai untuk pembiayaan menggerakan mesin partai. “Akhirnya membuat mereka bisa leluasa membangun karir di partai dan juga menjadi maju di panggung pilkada,” terangnya.
Dari sisi regulasi, politik trah dalam pilkada tidak melanggar aturan. Namun Titi mengingatkan, fenomena ini memicu ruang yang tidak adil dan tidak setara bagi semua kader. Kader yang loyal dan berkualitas, sangat mungkin tersingkir olehnya. Hal itu secara otomatis menurunkan kualitas demokrasi.
Di sisi lain, politik trah juga rentan sekali dengan perilaku koruptif dan tidak akuntabel. Sebab, cara mengelola pemerintahan kerap seperti mengelola perusahaan privat yang seolah-olah dilokalisir sebagai urusan keluarga.
“Nah ini yang kemudian membuat pelayanan publik menjadi buruk dan kemudian mereka akhirnya rentan terlibat dalam politik bancakan di daerah,” terangnya.
Bagi pemilih sendiri, Titi menilai tidak bisa berbuat banyak. Dalam kasus tertentu, bahkan pemilih kerap disodorkan calon yang semuanya representasi politik trah. “Yang muncul semua adalah bagian dari politik trah. Lalu di mana kesadaran warga, di mana warga punya pilihan,” kata dia.
Fenomena ini, baginya hanya bisa diperbaiki melalui internal partai. Yakni dengan membangun ekosistem pencalonan yang lebih berorientasi pada kadarisasi dan rekrutmen yang demokratis.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan trah politik dalam keluarga seharusnya harus dihentikan. Namun, Praswad mengakui fenomena tersebut semakin jadi tren usai Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
”Jadi, Presiden Jokowi telah memberikan contoh dan akhirnya banyak diikuti,” kata Praswad kepada Jawa Pos.
Menurut Praswad, trah keluarga dalam konteks politik electoral sangat rawan. Sebab, perilaku koruptif kekuasaan akan terus hidup jika keluarga penguasa kembali terpilih. ”Dan selama itu dicontohkan oleh pimpinan tertinggi negara, maka fenomena ini tidak akan bisa hilang sampai kapan pun,” terang eks penyidik KPK tersebut.
Apalagi, lanjut Praswad, cakada tersebut didukung oleh keluarganya yang sedang memiliki jabatan. Maka, potensi keberpihakan aparatur negara untuk memenangkan calon akan semakin besar. ”Dan tidak mungkin pejabat itu tidak membantu keluarganya, dia pasti akan berpihak, tidak bisa objektif,” imbuhnya. (far/tyo/jpg)
