Fenomena ini, baginya hanya bisa diperbaiki melalui internal partai. Yakni dengan membangun ekosistem pencalonan yang lebih berorientasi pada kadarisasi dan rekrutmen yang demokratis.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan trah politik dalam keluarga seharusnya harus dihentikan. Namun, Praswad mengakui fenomena tersebut semakin jadi tren usai Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
”Jadi, Presiden Jokowi telah memberikan contoh dan akhirnya banyak diikuti,” kata Praswad kepada Jawa Pos.
Menurut Praswad, trah keluarga dalam konteks politik electoral sangat rawan. Sebab, perilaku koruptif kekuasaan akan terus hidup jika keluarga penguasa kembali terpilih. ”Dan selama itu dicontohkan oleh pimpinan tertinggi negara, maka fenomena ini tidak akan bisa hilang sampai kapan pun,” terang eks penyidik KPK tersebut.
Apalagi, lanjut Praswad, cakada tersebut didukung oleh keluarganya yang sedang memiliki jabatan. Maka, potensi keberpihakan aparatur negara untuk memenangkan calon akan semakin besar. ”Dan tidak mungkin pejabat itu tidak membantu keluarganya, dia pasti akan berpihak, tidak bisa objektif,” imbuhnya. (far/tyo/jpg)
