Presiden Banyak Cabut Izin di Kalteng, Begini Respons Gubernur Kalteng

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendukung penuh kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mencabut puluhan izin
Ilustrasi. (M Faisal/Radar Sampit)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendukung penuh kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mencabut puluhan izin sektor kehutanan di Bumi Tambun Bungai. Perizinan tersebut dinilai layak dicabut karena tidak produktif dan merugikan secara keseluruhan.

Menurut Sugianto, di Kalteng cukup banyak perusahaan pertambangan, perkebunan dan, kehutanan yang tidak produktif. Terutama kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Bacaan Lainnya

”Dampak dari perizinan tersebut merugikan masyarakat. Selain kerusakan alam dan infrastruktur, juga tidak berkontribusi bagi peningkatan PAD yang akan digunakan untuk pembangunan di Kalteng,” katanya, Jumat (7/1).

Sugianto menuturkan, di Kalteng saat ini ada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ketiga yang ditandatangani pemerintah pusat pada tahun 1998 lalu dengan luas total 221.109 hektare. Kendati pemerintah telah memberi izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan operasi produksi, hingga kini belum memberikan konstribusi yang optimal bagi daerah terhadap penguasaan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Baca Juga :  Siswi SMP Kepergok Minum Miras, Guru Agama Ikut Terjaring

”Bukan hanya yang tidak dikelola, tetapi perusahaan tambang yang tidak berkontribusi terhadap PAD. Makanya pemerintah provinsi juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atas perizinan tersebut,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Pemprov Kalteng meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang dua PKP2B atas nama PT Pari Coal dan PT Ratah Coal yang berstatus eksplorasi dan secara operasional akan berakhir tahun ini.

Sugianto menegaskan, rekomendasi tersebut sebagai salah bentuk ketegasan pemerintah terhadap sektor usaha yang tidak memberi kontribusi terhadap daerah. Selama ini pemerintah justru harus merelakan miliaran rupiah anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan, salah di antaranya rusak akibat lalu lintas angkutan perusahaan.

Pos terkait