NANGA BULIK, radarsampit.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Lamandau dinilai kurang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu perbaikan sebelum raperda tersebut ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Publik Review yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya. Louise Theresia, akademisi yang mereview raperda itu mengatakan, draf raperda itu judulnya tidak jelas, karena tidak menyebutkan wilayah mana akan diberlakukan karena hanya menyebutkan ”Raperda Nomor…Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”.
Selanjutnya, pada bagian konsideran ”Mengingat” dalam raperda sangat minim atau terbatasnya aturan yang menjadi dasar hukum di atasnya. Louise menilai, merupakan suatu yang aneh di dalam batang tubuh raperda yang mengulas tentang hutan adat dan tanah adat, namun dalam konsideran tidak menuliskan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Agraria.
”Perlu diperbanyak aturan sebagai dasar hukumnya, sehingga tidak jadi permasalahan hukum di kemudian hari, yaitu berupa kekosongan hukum, kekaburan, dan bertentangan norma,” kata Louise Theresia dalam kajiannya.
Kekurangan lainnya, pada raperda tidak menyingung soal ruang lingkup berlakunya perda, sehingga batasan masalahnya tidak jelas. Kemudian, mengenai sanksi juga tidak jelas, karena dalam klausulnya menyebutkan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
”Jika dilihat roh raperda, mengenai hukum adat. Namun, dalam klausul raperda soal sanksi tidak jelas. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan pasal karet yang menjadi multitafsir. Terakhir, raperda ini jika tidak ada perubahan dan akhirnya disahkan, sangat kecil kemungkinannya dapat melindungi masyarakat adat dan jauh dari ekspektasi akademis,” katanya.
Sementara itu, Destano Anugrahnu dalam kajiannya menilai, raperda itu tidak konkret dalam memberi perlindungan kepada masyarakat adat, karena tidak mengatur mengenai MHA Dayak umumnya.
Secara umum, dua pengkaji raperda itu menilai dalam pembuatan raperda diduga kuat tanpa naskah akademik yang betul-betul dari hasil penelitian secara langsung terjun ke masyarakat adat. Raperda insiatif DPRD Lamandau tersebut perlu dikaji ulang dan harus melibatkan masyarakat hukum adat Lamandau dalam tiap pembuatan pasalnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamandau Bakar Sutomo saat dikonfirmasi berterima kasih atas masukan, saran, dan perhatian dari berbagai pihak terhadap raperda tersebut.
”Semua isi raperda itu barang tentu belum sempurna. Oleh sebab itu masih ada tahapan selanjutnya, yaitu pembahasan dengan eksekutif yang nantinya hasil itu merupakan kesepakatan bersama. Masukan dari beberapa pihak sangat diperlukan, karena ini masih tahap pembahasan, belum pada pengesahan,” jelasnya.
Pihaknya berharap setelah proses berikutnya, Raperda MHA semakin lebih baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat adat di Lamandau.
”Kalau lembaga yang mengerjakan naskah akademik adalah lembaga pembuat peraturan daerah di Palangka Raya. Draft naskah akademiknya dari inisatif DPRD sudah tahun sebelumnya, tapi untuk pembahasan bersama dengan eksekutif belum, karena masih menunggu kajian masukan dari eksekutif. Kalau eksekutif sudah siap, kami akan membahasnya lagi secara bersama-sama,” katanya.
Karena naskah belum final, lanjutnya, judul dan isi di dalamnya bisa berubah sesuai kesepakatan bersama pada pembahasan tersebut.
