SAMPIT, RadarSampit.com – Ribuan honorer di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilanda keresahan. Nasib mereka belum jelas akibat kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga kontrak. Apalagi pekan ini mereka mulai menjalani seleksi. Bayang-bayang pengangguran dan sulitnya perekonomian menghantui aktivitas harian mereka.
Seorang honorer di salah satu instansi, LA, mengaku tidak karuan beraktivitas beberapa hari terakhir ini. Apalagi sejak beredarnya kabar sebanyak 700 honorer akan diberhentikan. Dia khawatir masuk dalam daftar tersebut. Apalagi dirinya hanya mengenyam pendidikan terakhir sampai SMA.
”Jujur, beberapa hari ini rasanya sedang stres. Tidur dan makan pun tidak ada enaknya,” ujar LA yang sudah mengabdi hampir sepuluh tahun ini.
LA menuturkan, selama menjadi honorer, dia tidak pernah membuat masalah. Bahkan, tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS atap minta naik gaji. ”Kami bekerja sebagai honorer ini yang penting bekerja dan ada penghasilan per bulan. Kami tidak masalah digaji dengan nominal jauh di bawah UMK (upah mininum kabupaten, Red),” katanya.
Sejumlah honorer lainnya mengatakan hal tak jauh beda. Mereka harap-harap cemas dengan kebijakan pemerintah yang menghapus pekerjaan mereka selama ini. Para tenaga kontrak itu pasrah apakah mereka dilanjutkan atau diberhentikan.
”Kalau sudah begini, kami serahkan kepada nasib saja lagi,” kata tenaga kontrak yang meminta namanya tak disebutkan.
Perempuan lulusan salah satu perguruan tinggi ternama ini mengaku galau lantaran baru saja mengambil rumah. Angsurannya dibayar per bulan dari penghasilannya sebagai tenaga kontrak. ”Masalahnya, saya ini baru saja ambil rumah baru enam bulan. Eh, tahunya ada kabar buruk ini,” ujarnya.
Apabila nantinya seleksi dan dinyatakan gugur, dia mengaku tidak ada perencanaan mau bekerja apa lagi. Apalagi dia sudah menjadi honorer hampir enam tahun. ”Belum ada rencana kerja di mana. Kerja di luaran sekarang tidak bisa secepat maunya kita bisa dapat. Yang pasti, siapkan saja mental jadi pengangguran,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pilihan untuk menghapus honorer sangat berat baginya, termasuk memberhentikan 700 tenaga kontrak di lingkup Pemkab Kotim. Perintah untuk pemberhentian tenaga honorer ini bukanlah kebijakan daerah, tetapi keharusan dari pemerintah pusat. Apalagi ada sanksi bagi pemerintah daerah apabila masih ngotot mempertahankan. Karena itu, dia mengambil opsi terbaik dengan mengurangi jumlah tenaga kontrak yang totalnya sekitar 3.200 orang.
”Ini pilihan paling sulit sebenarnya. Apa yang tekon rasakan bisa saya rasakan. Saya akan tetap berada di barisan para tekon untuk memperjuangkannya. Yakin saja!” kata orang nomor satu di Kotim ini.
Halikinnor menegaskan, dia berjuang tidak hanya sebatas ucapan, tetapi melalui upaya menghadapi pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi daerah apabila tenaga kontrak dihapus secara total. Pelayanan publik daerah akan jadi korban apabila ribuan honorer diberhentikan nantinya.
Pelaksana harian (Plh) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu sebelumnya mengatakan, pelaksanaan seleksi tertulis terhadap tenaga kontrak akan segera dilaksanakan.
Pihak terkait telah melakukan cek lokasi yang rencananya akan menjadi tempat pelaksanaan tes tertulis evaluasi tekon, yang berlokasi di tenis indoor Stadion 29 November Sampit. Sementara itu terkait dengan peserta belum disebutkan jumlah pastinya.
Peserta yang dapat mengikuti evaluasi merupakan seluruh tenaga kontrak yang aktif bekerja di lingkungan Pemkab Kotim hingga saat ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak sebagai pengguna atau ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
