SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah kembali menegaskan penyegelan dan penyitaan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Jaminan itu juga termasuk hak pekerja menjelang Lebaran, yakni tunjangan hari raya (THR).
”Penyitaan yang dilakukan tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Komandan Satgas Garuda Mayjen TNI Yusman Madayun, Kamis (20/3).
Dia menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak kebijakan tersebut. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PHK) bersama tim transisi menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah nantinya akan menunjuk pengelola baru yang mengambil alih manajemen perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja. Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, ada kepastian Jaminan Pemutusan Kerja (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh karyawan yang terdampak.
”Satgas bekerja dengan penuh pertimbangan dan telah memikirkan dampak sosial serta ekonomi dari penyitaan lahan ini. Dengan adanya Tim Transisi, operasional perusahaan tetap berlangsung dan kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran THR, tetap dipenuhi,” jelasnya.
Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi isu yang menyebutkan penyitaan tersebut akan berujung pada PHK massal. Pemerintah memastikan kebijakan ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.
Diberitakan sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor memastikan pengambilalihan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak akan berdampak terhadap karyawan.
Halikinnor menegaskan bahwa langkah ini hanya merupakan pergantian manajemen tanpa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karyawan tidak perlu khawatir. Ini hanya pergantian pengelola, bukan penutupan operasional. Hak-hak pekerja tetap dijamin,” ujar Halikinnor dalam acara Safari Ramadan di rumah jabatan Bupati Kotim, Selasa (18/3).
Lahan hasil penertiban akan diserahkan kepada BUMN, PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola secara resmi. Pemerintah hanya mengambil alih manajemen pengelolaan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan, koperasi, atau perorangan yang tidak memiliki izin sah.
Menurutnya, langkah ini justru membawa manfaat besar bagi daerah, sebab keuntungan dari operasional perkebunan akan masuk ke negara dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Halikinnor juga mengingatkan warga untuk tidak melakukan aksi penjarahan terhadap lahan yang telah disita. “Ini milik negara dan akan dijaga oleh TNI-Polri. Masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan yang melanggar hukum,” tegasnya.
Selain itu, ia memastikan bahwa operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit tetap berjalan normal.
“Tidak ada yang berubah bagi para pekerja. Mereka tetap bekerja seperti biasa, hanya saja keuntungan yang sebelumnya mengalir ke pihak ilegal kini akan dikelola untuk kepentingan negara,” tambahnya. (ang/yn/ign/sla)
