”Kalau ALFI ingin dapat solar subsidi juga, ayo ikut kami sama-sama di sini mengisi, tapi tetap harus antre,” ujar Sunarto.
ALFI Kalteng sebelumnya menggelar aksi di DPRD Kotim, mendesak pemerintah mencabut BBM subsidi untuk solar. Sekretaris DPW ALFI Kalteng Budi Hariono mengatakan, beberapa tahun ini pihaknya sebagai pelaku angkutan logistik, kesulitan mendapatkan BBM subsidi di seluruh SPBU yang dinaungi Pertamina.
”Untuk dapat BBM subsidi, sopir kami harus mengantre dalam waktu lama. Berhari-hari. Paling cepat satu hari lebih dan kami harus mengeluarkan biaya parkir yang mahal serta biaya lainnya. Distribusi barang menjadi lambat, sehingga berdampak pada terjadinya inflasi di Kotim,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, 50 persen pihaknya kehilangan produktivitas kerja karena masalah tersebut. Selain itu, kebugaran sopir juga menurun akibat mengantre terlalu lama, sehingga terjadi rawan kecelakaan.
”Maka itu kami memilih solar nonsubsidi, karena memikirkan efisiensi waktu dan lebih berguna untuk distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, kami mendesak pemerintah meninjau dan menghitung kembali harga jual subsidi,” tegasnya.
Dia melanjutkan, disparitas harga antara solar subsidi dan nonsubsidi menyebabkan rawan penyalahgunaan, sehingga perlu pengawasan distribusi yang ketat. Di sisi lain, distribusi barang subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan kerugian keuangan negara yang dinilai sangat besar. (ang/ign)
