SAMPIT, radarsampit.com – Usulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah agar subsidi terhadap solar dicabut, dinilai sebagai sikap yang keterlaluan. Jika sampai terjadi, yang dirugikan sopir angkutan atau pengusaha skala kecil.
”Kalau dicabut, kami pengusaha kecil ini keberatan, karena harapan kami subsidi ini. Kami tidak mampu beli BBM nonsubsidi,” kata Fahmi Rujaya, sopir truk saat mengisi solar di SPBU Jalan MT Haryono, Sampit, Rabu (24/8).
Menurut Fahmi, ALFI merupakan pengusaha besar. Berbeda dengan mereka, sehingga wajar ALFI menggunakan BBM nonsubsidi khusus industri. Semua aspek harusnya dipertimbangkan apabila mengusulkan penghapusan, termasuk pengusaha angkutan untuk material bangunan dan kebutuhan pokok.
Fahmi dan sejumlah rekannya menuding aksi yang dilakukan ALFI merupakan bargaining mereka agar bisa mendapat jatah solar subsidi seperti halnya Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kotawaringin Timur.
”Jika persoalannya ada di situ, jangan kami yang jadi korban. Silahkan mereka ajukan untuk jatah mereka kalau mau punya jatah juga,” tegas Fahmi.
Fahmi melanjutkan, pihaknya telah melakukan rapat. Jika ALFI tetap ngotot mendesak solar subsidi dicabut, mereka akan menurunkan massa lebih banyak lagi untuk aksi tandingan.
Sopir truk lainnya, Abdul Kadir, mengaku tidak paham dengan keinginan sejumlah orang agar di SPBU tidak ada antrean. Hal itu sangat mustahil. Sebaliknya, jika tidak ada antrean, maka sopir truk atau kendaraan lainnya yang ingin mengisi solar akan berebut.
”Keberadaan teman-teman yang mengatur parkir inilah yang sangat membantu, agar antrean bisa tertata dengan baik. Jika tidak diatur, kami sesama sopir bisa saling baku hantam,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga menganggap keterlaluan ada pihak yang ikut membantu mengatur parkir justru disebut sebagai preman SPBU. Bagi mereka, hal itu hanyalah anggapan segelintir oknum. Padahal, di balik itu banyak yang tidak mengetahui pentingnya keberadaan petugas parkir di SPBU.
Keberatan usulan pencabutan solar subsidi juga disampaikan Sunarto. Dia bersama rekan-rekannya siap melakukan aksi tandingan.
”Kalau ALFI ingin dapat solar subsidi juga, ayo ikut kami sama-sama di sini mengisi, tapi tetap harus antre,” ujar Sunarto.
ALFI Kalteng sebelumnya menggelar aksi di DPRD Kotim, mendesak pemerintah mencabut BBM subsidi untuk solar. Sekretaris DPW ALFI Kalteng Budi Hariono mengatakan, beberapa tahun ini pihaknya sebagai pelaku angkutan logistik, kesulitan mendapatkan BBM subsidi di seluruh SPBU yang dinaungi Pertamina.
”Untuk dapat BBM subsidi, sopir kami harus mengantre dalam waktu lama. Berhari-hari. Paling cepat satu hari lebih dan kami harus mengeluarkan biaya parkir yang mahal serta biaya lainnya. Distribusi barang menjadi lambat, sehingga berdampak pada terjadinya inflasi di Kotim,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, 50 persen pihaknya kehilangan produktivitas kerja karena masalah tersebut. Selain itu, kebugaran sopir juga menurun akibat mengantre terlalu lama, sehingga terjadi rawan kecelakaan.
”Maka itu kami memilih solar nonsubsidi, karena memikirkan efisiensi waktu dan lebih berguna untuk distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, kami mendesak pemerintah meninjau dan menghitung kembali harga jual subsidi,” tegasnya.
Dia melanjutkan, disparitas harga antara solar subsidi dan nonsubsidi menyebabkan rawan penyalahgunaan, sehingga perlu pengawasan distribusi yang ketat. Di sisi lain, distribusi barang subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan kerugian keuangan negara yang dinilai sangat besar. (ang/ign)
