Warga Kubung Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

masyarakat hukum adat
BERJUANG: Masyarakat Adat Dayak Tomun Desa Kubung, Kecamatan Delang, menemui  Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik, Senin (13/5/2024).

NANGA BULIK, radarsampit.com – Masyarakat adat di Desa Kubung, Kecamatan Delang, mengusulkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang untuk menuju ibukota kabupaten, masyarakat Adat Dayak Tomun di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, tiba di Kota Nanga Bulik, Senin (13/5/2024) pagi.

Bacaan Lainnya

Mereka mendatangi Kantor Setda dan DLHK Kabupaten Lamandau selaku Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau.

Beberapa orang perwakilan Masyarakat Adat Dayak Tomun Desa Kubung yang terdiri dari Tirbong (mantir kepala adat), RK. Maladi (tokoh masyarakat), Kobe dan Theo (perwakilan pemuda dan pokdarwis) Desa Kubung  menyerahkan dokumen usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) kepada Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Kabupaten Lamandau.

Penyerahan dokumen ini merupakan upaya masyarakat Desa Kubung untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hak-hak adat mereka atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.

Baca Juga :  Lansia di Palangkaraya Rugi Puluhan Juta Setelah Dihipnotis Tamu Tak Dikenal

“Penyerahan dokumen ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat Adat Kubung,” kata Tirbong selaku Mantir Kepala Adat Kubung.

Ia mengaku bahwa pihaknya telah memperjuangkan pengakuan hak-hak kelola wilayah adat selama bertahun-tahun. Kini mereka bersyukur Kabupaten Lamandau telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, sehingga memiliki pedoman pengusulan MHA.

“Agar keberadaan kami diakui oleh negara, kami berharap bahwa penyerahan dokumen usulan ini akan membawa kita selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan kami , ” harapnya.

Tirbong mengakui masih memiliki keterbatasan dalam menyusun dokumen usulan tersebut secara sempurna sesuai dengan perda. Dia berharap ada bimbingan untuk penyempurnaan dokumen.

“Tentu dokumen yang kami susun itu masih banyak kekurangan, kami berharap pemerintah daerah dalam hal ini Panitia PPMHA dapat membantu kami untuk menyempurnakannya dengan langsung datang ke desa kami. Kami mengundang panitia untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi langsung ke Laman Kubung, kami sangat terbuka,” tambahnya.



Pos terkait