Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi mengatakan, banjir yang terjadi sekarang merupakan warisan pemerintah dari masa ke masa. Seharusnya, dalam memberi izin pembukaan lahan, memikirkan dampak jangka panjangnya.
Seingat Abadi, puluhan tahun sebelum investasi yang menghabisi hutan masuk, banjir jarang terjadi. ”Karena dulu air hujan itu ditahan di hutan, tidak langsung mengalir ke kampung dan permukiman seperti sekarang,” katanya.
Abadi menuturkan, solusinya adalah hutan yang ada harus dilakukan penanaman kembali. Hutan konservasi milik perusahaan diwajibkan dikelola dan dipelihara.
”Hutan konservasi itu jangan hanya namanya saja, tapi tidak ada hutannya lagi. Kalau tidak ada, wajibkan mereka (perusahaan perkebunan, Red) tanam,” katanya. (ang/ign)
